Kondisi Jasa Keuangan di Jawa Tengah Stabil dan Tingkat ResikoTerjaga

METROJATENG.COM, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah menilai kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024 dalam kondisi stabil didukung dengan likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga.

Penegasan ini disampaikan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah – Sumarjono pada temu media ,Selasa (25/2/2025) di kantornya.

Adapun dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 5,01 persen (yoy) menjadi Rp465,44 triliun. Kredit yang disalurkan tumbuh 3,25 persen (yoy) menjadi  Rp424,65 triliun dengan risiko kredit (NPL) sebesar 5,09 persen.

Sementara itu perkembangan bank umum juga solid dengan dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum di Jawa Tengah tercatat tumbuh  Rp425,11 triliun atau 5,16 persen (yoy).

“Total Kredit Bank Umum di Jawa Tengah mencapai Rp386,5 triliun tumbuh 3,43 persen (yoy),” katanya

Sedangkan NPL Bank Umum di Jawa Tengah mencapai Rp15,84 triliun atau 4,10 persen namun demikian pencadangan kredit bermasalah cukup baik sehingga rasio NPL Netto terjaga di angka 2,47 persen. Kinerja intermediasi Bank Umum di Jawa Tengah terjaga dengan total Loan to Deposit Ratio (LDR) 89,61 persen.

Selanjutnya, kinerja BPR/S di Jateng juga mengalami pertumbuhan. Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR/S di Jawa Tengah tumbuh  3,43 persen (yoy) atau mencapai Rp40,33 triliun. Total Kredit BPR/S di Jawa Tengah mencapai Rp38,10 triliun naik 1,44 persen (yoy).

Sementara itu perkembnagan kinerja perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan dengan  dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 19,75 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp40,07 triliun. Adapun pembiayaan yang disalurkan tumbuh 26,99 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp33,65 triliun dengan rasio NPF 4,63 persen.

Pada sektor IKNB, per Desember 2024, Perusahaan Pembiayaan di Jawa Tengah mencatatkan nilai piutang pembiayaan tumbuh sebesar 9,42 persen yoy mencapai Rp33,17 triliun dengan NPF sebesar 3,33 persen. Sementara itu, modal ventura di Jawa Tengah mengalami penurunan penyaluran sebesar 10,93 persen yoy dengan total nominal sebesar Rp1,02 triliun. Sedangkan aset Dana Pensiun di Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 3,68 persen (yoy) mencapai Rp6,87 triliun.

Jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending berizin OJK sampai dengan posisi 31 Desember 2024 mencapai 97 penyelenggara yang terdiri dari 90 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara dengan sistem syariah.

“Kinerja fintech peer to peer (P2P) Lending di Jawa Tengah tercatat tumbuh positif meningkat  38,42 persen (yoy) dengan outstanding pinjaman mencapai Rp6,43 triliun. TWP 90 P2P lending per Desember 2024 tercatat 2,49 persen atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,74 persen.

Sementara itu, Perusahaan Penjaminan di Jawa Tengah posisi bulan Desember 2024 mencatatkan peningkatan aset  11,32 persen (yoy) menjadi Rp537 miliar dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp4,01 triliun. Industri Pergadaian di Jawa Tengah juga tumbuh sebesar 28,28 persen (yoy) mencapai Rp6,59 triliun

Ditambahkan Sumarjono , Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbanyak secara nasional yakni  112 LKM dengan penyaluran pinjaman yang diberikan mencapai Rp470 milliar atau tumbuh 5,06 persen (yoy) dengan jumlah aset sebesar Rp736 miliar tumbuh 16,01 persen (yoy).

Sedangkan transaksi Pasar Modal di Jawa Tengah didominasi oleh investor individu dengan jumlah SID Saham mencapai 751.382 investor pada Desember 2024 dengan nilai transaksi Rp16,35 triliun. Sementara itu jumlah SID reksadana dan SBN juga meningkat masing-masing 15,04 persen dan 20,75 persen. (*)