Komisi C DPRD Jateng Soroti Penanganan Kemiskinan di Kendal
METROJATENG.COM, KENDAL – Komisi C DPRD Jawa Tengah (Jateng) menyoroti penanganan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Mengingat sebagai kabupaten yang mempunyai kawasan industri, peringkat kemiskinan di Kendal masih cukup tinggi.
Dalam kunjungan ke Kendal, Anggota Komisi C DPRD Jateng, Asrar menyampaikan, seharusnya Kabupaten Kendal yang memiliki kawasan industri lebih mampu mempercepat penuntasan angka kemiskinan.
“Kami kesini karena menilai Kendal yang memiliki industri besar seharusnya lebih mampu menangani kemiskinan,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Muhammad Afif. Ia mengingatkan, agar Kabupaten Kendal dapat memanfaatkan potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penanganan kemiskinan. Namun, ia mengingatkan agar program/ kegiatan CSR yang dilakukan, tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah direncanakan pemkab. Sehingga program pengentasan kemiskinan di Kendal dapat tepat sasaran.
“Kami berharap bantuan CSR itu tidak tumpang tindih dengan program yang sudah direncanakan agar pelaksanaannya bisa optimal dalam percepatan pengentasan kemiskinan,” saran Afif.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, & Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal, Izzuddin Latif dalam paparannya menyampaikan, jumlah penduduk miskin di Kendal sebanyak 92.710 jiwa dari total penduduk 1.052.830 jiwa. Dari angka kemiskinan tersebut, Kabupaten Kendal berada di peringkat 17 terendah dari 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jateng.
“Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal selama 2020-2024 berada pada tren yang terus naik sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan hidup masyarakat,” paparnya.
Izzuddin menambahkan, permohonan CSR kepada beberapa perusahaan untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan beberapa OPD. Seperti Dinas Perumahan Rakyat & Permukiman yang mengajukan Rp 28,60 miliar untuk perbaikan 1.430 rumah keluarga miskin dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan mengajukan Rp 4,77 miliar untuk beasiswa 14.703 siswa dari keluarga miskin.
“Dana CSR nanti difokuskan pada kegiatan tersebut, yang tidak bisa diambilkan dari APBD, agar tepat sasaran,” terangnya.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.