METROJATENG.COM WONOGIRI – Bupati Wonoigiri Joko Sutopo mengusulkan agar mata rantai penjualan gas LPG 3 Kg tak hanya sampai di tingkat pangkalan saja, melainkan sampai pengecer. Sebab kondisi riir di lapangan peran pengecer sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
‘’Keberadaan pengecer, sangat membantu masyarakat karena mendekatkan jarak. Namun sayangnya harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah hanya sampai di tingkat pangkalan. Akhirnya para pengecer harus menjual ke masyarakat melebihi HET. Sebab mereka ambil di pangkalan sesuai harga HET,’’ kata Bupati Wonogiri saat acara saresehan pangkalan gas LPG 3 Kg dengan Bupati Wonogiri yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan KUKM Wonogiri di pendopo rumah dinas bupati, Kamis (17/10)
Sehubungan hal itu, Bupati mengusulkan agar Pertamina merubah sistem mata rantai penjualannya, dan terendah sampai pengecer. Dengan demikian, warga masyarakat lebih diuntungkan karena mendapat gas sesai HET.
Selain itu, lanjutnya, Bupati juga tidak sependapat bila para petani dan petrernak yang nilai usahannya di bawah satu miliar dilarang menggunakan gas. ‘’Mestinya, ada pembatasan, petani yang tak boleh menggunakan gas untuk pengairan sawah yang memiliki luas lahan yang nilainya lebih satu miliar rupiah. Juga di dunia peternakan. Bila omsetnya bernilai milaran barlah dilarang menggunakan gas,’’ usulnya.
‘’Amatlah kasihan bila ada kejadian seperti ini: Ada petani yang membeli gas untuk digunakan pengairan sawah. Yang sawahnya hanya kecil nilainya tak sampai 200 juta. Karena penggunaannya ilegal ada oknum yang menangkapnya. Ternyata petani membeli gas dari pengecer dengan harga di atas HET. Dari kasus ini ada dua yang jadi tersangkanya. Bayangkan apa tidak kasihan dengan masyarakat kita?” tanya Bupati yang akrab disapa Mas Jekek.
Comments are closed.