BI dan Pemprov Jateng Perkuat Pasokan Pangan, Gandeng Daerah Surplus dan Defisit

 

METROJATENG.COM, MAGELANG – Memperkuat pasokan dan menjaga harga pangan tetap terkendali menjadi fokus Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas kerja sama antardaerah untuk menghubungkan wilayah surplus dan defisit pangan, sekaligus memperlancar distribusi komoditas strategis.

Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan Sinergi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Akses Pangan (SIGAP) 2026 di Magelang, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, pembeli hasil produksi (offtaker), dan lembaga keuangan untuk memperkuat rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir.

Rangkaian kegiatan diawali dengan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, Fauzan Hasan.

Ahmad Luthfi menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan terintegrasi, pemantauan harga dan pasokan, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pembeli hasil produksi petani.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita harus memperkuat koordinasi, menyusun neraca pangan yang terintegrasi, serta memantau perkembangan harga dan pasokan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dia juga mendorong penguatan kerja sama antardaerah agar distribusi pangan dari wilayah surplus ke daerah yang membutuhkan dapat berjalan lebih terencana.

Sementara itu, Fauzan Hasan mengingatkan bahwa tantangan pengendalian inflasi semakin kompleks, mulai dari gangguan rantai pasok, kenaikan biaya produksi hingga perubahan iklim.

“Pengendalian inflasi membutuhkan konsistensi koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan,” katanya.

Dia menyebutkan, inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2026 tercatat 2,99 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,73 persen. Meski demikian, peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan tetap perlu diperkuat.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho

, mengatakan pengendalian inflasi pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga distribusi.

“Pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam jangka pendek, upaya diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujarnya.

Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, BI mendorong penguatan produktivitas, pengaturan pola tanam dan produksi, pengelolaan stok, serta kerja sama antardaerah.

Dukungan BI terhadap sektor pangan juga diwujudkan melalui fasilitasi revitalisasi Rice Milling Unit (RMU), greenhouse, rumah burung hantu (rubuha), mobil pangan, irigasi dan pipanisasi, serta sumur dan pompa. Total dukungan fasilitasi tersebut mencapai 1.282 unit atau paket.

Selain penyediaan sarana, BI turut meningkatkan kapasitas petani dan TPID serta memfasilitasi kemitraan antara produsen, pembeli, dan lembaga keuangan.

Perluas Pasar dan Akses Pembiayaan

SIGAP 2026 juga menghadirkan temu bisnis dan business matching pembiayaan yang mempertemukan produsen pangan, offtaker, dan perbankan. Fokus komoditas meliputi beras, cabai, dan minyak goreng.

Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha diharapkan memperoleh kepastian pemasaran, memperluas jaringan distribusi, sekaligus membuka akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Penguatan sektor pangan juga dibahas melalui talkshow petani dan peternak milenial, khususnya mengenai integrasi pola tanam cabai serta pola produksi ayam ras dan telur ayam ras antarwilayah. Talkshow lainnya mengangkat penguatan distribusi dan manajemen stok komoditas strategis.

SIGAP 2026 turut menghadirkan Expo Inovasi Pertanian dan Pangan untuk memperkenalkan teknologi dan inovasi yang dapat dimanfaatkan petani, peternak, serta pelaku usaha guna meningkatkan produktivitas.

Pangan Murah dan Edukasi Konsumen

Dari sisi masyarakat, kegiatan ini menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk komoditas strategis serta program tebus murah bawang merah dan cabai kering. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

Edukasi konsumsi juga dilakukan melalui kampanye pola pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), gerakan gemar makan ikan dan minum susu, serta peningkatan konsumsi produk pangan lokal dan hasil hilirisasi.

Masyarakat juga diajak mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan (food loss and waste) melalui pengelolaan bahan pangan secara bijak.

Berbagai layanan pendukung disediakan, antara lain pendampingan pelaporan distributor untuk penyusunan neraca pangan, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Rumah Pangan Kita (RPK), sertifikasi halal, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), layanan perbenihan, serta konsultasi kemasan.

Kegiatan semakin semarak dengan Galeri TPID dan Bazar UMKM yang memperkenalkan program pengendalian inflasi serta produk pangan lokal. Selain itu, digelar perlombaan kreasi olahan pangan B2SA dan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dari 35 kabupaten/kota akan menggelar rapat koordinasi untuk menyelaraskan program pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga.

Melalui SIGAP 2026, BI bersama Pemprov Jawa Tengah dan seluruh mitra TPID berharap sinergi antardaerah semakin kuat, kapasitas pelaku usaha pangan meningkat, serta stabilitas harga dan ketahanan pangan Jawa Tengah dapat terjaga secara berkelanjutan. (*)