METROJATEBG.COM, SEMARANG — Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi motor penggerak utama kemandirian UMKM di Jawa Tengah. Hingga akhir September 2025, penyaluran KUR di provinsi ini telah mencapai Rp34,72 triliun untuk 667.010 debitur, menjadikannya salah satu realisasi tertinggi secara nasional.
“Kabupaten Pati menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, yakni Rp2,14 triliun,” kata Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Jawa Tengah, Mahfud.
Selain KUR, penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) juga menunjukkan hasil signifikan dengan total Rp793,33 miliar untuk 155.924 debitur. Kabupaten Brebes tercatat sebagai penerima UMi terbesar dengan Rp60,03 miliar. Akses pembiayaan yang meluas ini terbukti memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Di luar keberhasilan pembiayaan UMKM, kinerja APBN di Jawa Tengah hingga September 2025 tetap menunjukkan performa solid. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp82,40 triliun atau 63,53 persen dari target, tumbuh 1,36 persen (yoy). Penerimaan terbesar berasal dari sektor bea cukai (Rp42,16 triliun) dan pajak (Rp34,01 triliun), sementara PNBP melampaui target hingga 105,44 persen dengan realisasi Rp6,23 triliun.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah tersalurkan Rp76,32 triliun atau 71,44 persen dari pagu, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Rp22,54 triliun) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp53,78 triliun. Kontribusi TKD turut menopang Pendapatan APBD yang tembus Rp32,45 triliun, serta memperkuat belanja daerah yang terealisasi Rp66,25 triliun.
Ekonomi Stabil, Inflasi Terkendali
“Perekonomian Jawa Tengah tetap stabil hingga September 2025. Inflasi tahunan berada pada level terjaga 2,65 persen, sama seperti inflasi nasional. Rembang menjadi daerah dengan inflasi tertinggi (2,89 persen), sementara Surakarta mencatat inflasi terendah (2,35 persen),” tambahnya.
Optimisme masyarakat membaik tercermin dari kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menjadi 110,3. Sektor pertanian pun menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) naik signifikan ke angka 116,84, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat tipis menjadi 100,37.
Kementerian Keuangan Jawa Tengah juga menyoroti perbaikan kualitas layanan ekspor-impor. Di tengah temuan ketidakpatuhan importir dalam melampirkan Surat Keterangan Asal (SKA) pada dokumen PIB, Bea Cukai memperkuat edukasi melalui sosialisasi digital dan audiensi dengan BPD GINSI Jawa Tengah pada Oktober 2025.
Peningkatan layanan terlihat dari Survei Kepuasan Pengguna Jasa yang menembus skor 3,80 dari skala 4, kategori Sangat Baik. Penguatan teknologi dan kolaborasi lintas instansi turut mendukung efektivitas pengawasan.
Secara keseluruhan, sinergi APBN dan APBD terus menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan menuju kemandirian daerah. Keberhasilan penyaluran KUR dan UMi menjadi bukti nyata peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah. (*)
Comments are closed.