Inflasi Terkendali, UMKM Menguat, APBN Buktikan Peran Vital di Jawa Tengah

METROJATENG.COM, SEMARANG – Kinerja fiskal Jawa Tengah hingga triwulan III 2025 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali memainkan peran utama dalam menjaga ketahanan ekonomi regional, meredam tekanan inflasi, serta memperkuat kapasitas UMKM di berbagai daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin terlihat melalui berbagai program pembangunan yang dijalankan. Alokasi belanja negara diarahkan pada penguatan perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Jawa Tengah, Mahfud, menyampaikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen adaptif dalam merespons dinamika ekonomi global yang terus berubah.

“APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM,” jelasnya.

Secara makro, inflasi Jawa Tengah pada September 2025 berada di angka 2,65 persen. Sejalan dengan rata-rata nasional. Rembang menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi, sementara Surakarta tercatat paling rendah. Kondisi ini menunjukkan efektivitas strategi pengendalian harga di lapangan.

Kesejahteraan petani turut mengalami peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 116,84, terutama ditopang sub­sektor hortikultura dan tanaman pangan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pun bergerak naik ke 100,37, menandakan penguatan ekonomi pesisir.

Realisasi APBN 

Hingga September 2025, realisasi belanja negara di Jawa Tengah mencapai Rp76,32 triliun atau 71,44 persen dari total pagu. Sementara itu, pendapatan negara telah terealisasi sebesar Rp82,40 triliun atau 63,53 persen dari target, yang ditopang penerimaan Pajak sebesar Rp34,01 triliun, Bea Cukai Rp42,16 triliun, dan PNBP Rp6,23 triliun yang melampaui target 105 persen.

Transfer ke Daerah (TKD) juga memainkan peran penting dalam stabilitas fiskal daerah. Realisasinya tercatat mencapai Rp53,78 triliun atau 77,98 persen. Angka tersebut menopang Pendapatan APBD yang telah mencapai Rp82,45 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp66,25 triliun.

Dari sisi layanan kepabeanan, Bea Cukai Jawa Tengah terus meningkatkan kualitas pelayanan ekspor-impor. Edukasi kepada importir mengenai kelengkapan dokumen, termasuk Surat Keterangan Asal (SKA), gencar dilakukan guna memastikan pemanfaatan tarif preferensi berjalan optimal.

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan pengguna jasa mencapai 3,80 dari skala 4, masuk kategori sangat baik. Peningkatan ini turut didorong oleh inovasi teknologi dan penyederhanaan layanan.

Sektor riil juga mendapat dorongan kuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp34,72 triliun kepada 667 ribu debitur. Selain itu, pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi) telah menjangkau lebih dari 155 ribu pelaku usaha dengan total penyaluran Rp793 miliar. Kabupaten Pati dan Brebes menjadi wilayah penerima terbesar.

Dengan capaian tersebut, APBN terbukti menjadi pendorong penting bagi transformasi ekonomi Jawa Tengah. Kolaborasi fiskal antara pusat dan daerah diyakini akan terus menguat, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong UMKM semakin mandiri menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)