Transisi Kementerian Haji Dimulai, Kemenag Pastikan Layanan Jemaah Tetap Aman dan Melesat

METROJATENG.COM, JAKARTA – Perubahan besar tengah berlangsung dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Pemerintah resmi membentuk Kementerian Haji, lembaga baru yang diproyeksikan menjadi mesin utama peningkatan kualitas layanan bagi jutaan calon tamu Allah setiap tahun. Transisi ini menandai babak baru tata kelola haji nasional yang lebih fokus, profesional, dan bertanggung jawab.

Kementerian Agama (Kemenag), yang selama puluhan tahun memegang kendali pelaksanaan ibadah haji, memastikan dukungan penuh terhadap pembentukan institusi anyar tersebut. Pengalihan aset dan sumber daya manusia (SDM) pun berjalan tanpa drama.

Sekretaris Jenderal Kemenag sekaligus Ketua Tim Transisi, Kamaruddin Amin, menegaskan seluruh proses disiapkan rapi dan tidak bertele-tele.

“Insya Allah tidak ada kendala signifikan. Kami semua punya komitmen penuh untuk menyukseskan transisi ini,” ujar Kamaruddin.

Ia mengakui urusan aset bukan perkara kecil. Namun, menurutnya, seluruh tahapan memiliki dasar hukum yang sangat terang, yakni Pasal 127A Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sambil berseloroh ia menambahkan, “Asetnya memang kompleks, tapi bukan berarti bikin pusing. Yang penting prosesnya kami kawal, dan Insya Allah semuanya sesuai harapan di lapangan.”

Haji 2026 Tetap Aman, Tak Ada yang Molor

Satu hal yang membuat calon jemaah haji bisa bernafas lega: aktivitas transisi ini tidak akan mengganggu persiapan Haji 2026. Semua layanan tetap berjalan seperti biasa.

“Haji tetap on schedule. Kemenag sepenuhnya membantu agar tak ada hambatan yang menimpa jemaah,” ucap Kamaruddin.

Selain aset, SDM yang selama ini menangani teknis haji juga mulai dialihkan. Prosesnya berlangsung dinamis sesuai permohonan dari Kementerian Haji.

“Karena para SDM itu sudah puluhan tahun berkecimpung dalam urusan haji. Tentu mereka yang paling paham. Kita pastikan pengalihan berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Meski mekanisme SDM berbeda dengan aset, komunikasi kedua kementerian disebut berjalan produktif dan harmonis. Semua sepakat: kualitas pelayanan haji hanya boleh meningkat, bukan sebaliknya.

“Penyelenggaraan haji tidak boleh gagal. Harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kini ada menteri khusus urusan haji, jadi targetnya pun naik kelas,” tegas Kamaruddin.