APBN Jawa Tengah Perkuat UMKM dan Fondasi Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,28%

METROJATENG.COM, SEMARANG  – Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Mahfud, menyatakan, pengelolaan APBN di Jawa Tengah hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan capaian yang positif, mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat.

“APBN berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan industri, memberdayakan UMKM, dan memperkuat fondasi ekonomi Jawa Tengah,” kata Mahfud dalam konferensi pers terkait realisasi APBN Jawa Tengah.

Secara ekonomi, Jawa Tengah mencatat pertumbuhan 5,28% (yoy) pada kuartal II 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12%. Pertumbuhan bulanan mencapai 1,87%, tertinggi di Pulau Jawa, dengan kontribusi 14,43% terhadap ekonomi regional Pulau Jawa. Inflasi Agustus 2025 tercatat 2,48% (yoy), dengan inflasi tertinggi di Kabupaten Rembang (2,82%) dan terendah di Kota Surakarta (2,09%).

Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan: tingkat kemiskinan turun menjadi 9,48%, rasio gini membaik menjadi 0,359, dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,33%. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap tinggi di angka 108,5, menandakan optimisme masyarakat terjaga.

Kinerja Fiskal APBN dan APBD
Hingga Agustus 2025, realisasi pendapatan APBN Jawa Tengah mencapai Rp71,73 triliun atau 55,3% dari target, dengan penerimaan pajak Rp29,37 triliun, bea dan cukai Rp36,97 triliun, dan PNBP Rp5,38 triliun. Belanja negara terealisasi Rp67,30 triliun, termasuk belanja Kementerian/Lembaga Rp19,57 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp47,73 triliun, menghasilkan surplus Rp4,43 triliun.

Sementara itu, APBD Jawa Tengah menunjukkan pendapatan Rp73,43 triliun dengan kontribusi TKD sebesar 64,99%, dan belanja daerah Rp59,10 triliun. Surplus APBD sebesar Rp14,33 triliun memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan, percepatan infrastruktur, layanan publik, dan kesinambungan program prioritas daerah.

Mahfud menekankan peran APBN dalam mendukung sektor produktif masyarakat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp30,48 triliun untuk 590.316 debitur, serta Kredit Ultra Mikro (UMi) Rp785,15 miliar untuk 154.604 debitur, mendorong penguatan UMKM di seluruh Jawa Tengah. Program FLPP juga berhasil merealisasikan 14.244 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menjadikan Jawa Tengah peringkat kedua nasional.

“Dukungan fiskal ini tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing produk lokal,” ujar Mahfud.

Prospek dan Komitmen Pemerintah
Kinerja APBN dan APBD Jawa Tengah hingga Agustus 2025 mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, serta perbaikan indikator kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi fiskal, menjaga stabilitas makro, dan mengawal program strategis demi pembangunan Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)