Kemiskinan Turun, Jateng Bangkit: Gubernur Luthfi Tegaskan Ini Bukan Akhir, Tapi Awal Perjuangan Baru

METROJATENG.COM, SEMARANG — Kabar baik datang dari Jawa Tengah. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat penurunan angka kemiskinan di provinsi ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pun menyambut kabar ini dengan optimisme tinggi—namun juga dengan kewaspadaan.

Berdasarkan rilis BPS, persentase penduduk miskin di Jateng kini berada di angka 9,48 persen, turun dari 9,58 persen pada September 2024. Jumlahnya pun menyusut sebanyak 29.650 jiwa, menjadi 3,37 juta orang. Meski selisihnya tampak kecil, bagi Luthfi ini adalah langkah besar hasil dari kerja tim lintas sektor.

“Ini bukan kemenangan pribadi, ini kerja super team, dari provinsi hingga desa, dari dinas ke stakeholder. Kita bukan provinsi termiskin, dan ini adalah keberhasilan bersama,” tegas Luthfi.

Kerja Belum Selesai

Namun, Luthfi tak ingin terjebak dalam euforia sesaat. Ia mengingatkan seluruh jajarannya bahwa tantangan sesungguhnya baru dimulai.

“Kita jangan puas. Tren ini harus terus dijaga bahkan ditingkatkan. Karena parameter kemiskinan jelas, dan intervensi harus menyentuh titik-titik kritis seperti pendidikan, perumahan, dan kesehatan,” ujarnya.

Anak-anak dari keluarga miskin dan ekstrem menjadi prioritas dalam sektor pendidikan. Mereka yang putus sekolah akan dijemput kembali ke bangku pendidikan, sementara infrastruktur sekolah, terutama SMA/SMK, akan dibenahi secara bertahap sesuai kewenangan provinsi.

Di sektor perumahan, lebih dari 1 juta unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi PR besar. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 17.000 unit RTLH tahun ini, ditambah bantuan dari kabupaten/kota, CSR, Baznas, hingga BUMN/BUMD.

Wakil Gubernur Taj Yasin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah satu-satunya jalan untuk mempercepat penurunan kemiskinan.

Ia menyoroti pentingnya pembenahan data penerima bantuan agar program sosial bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya melalui transisi dari DTKS ke DT-SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Sosial.

“Perubahan data ini harus benar-benar kita kawal. Jangan sampai satu pun yang berhak terlewat, dan yang tak berhak malah masuk daftar,” kata Taj Yasin.

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah bukan hanya soal angka. Ini adalah cerminan dari kerja nyata, ketekunan, dan komitmen untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi jutaan warganya.