Metro Jateng
Berita Jawa Tengah

OJK.Limpahkan Dua Tersangka Kasus BPRS Khasanah Ummat ke Kejaksaan

METROJATENG.COM, BANYUMAS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Dua tersangka dalam perkara tersebut beserta barang bukti telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas.

Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan, dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,72 miliar.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU pada 11 November 2026.

Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial TR, yang menjabat Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK yang merupakan pihak terafiliasi dan bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan terjadi dalam penyaluran 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah selama periode Mei 2018 hingga September 2021.

OJK menduga penyaluran pembiayaan tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan dan menyimpang dari tujuan awal pemberian fasilitas pembiayaan.

Berawal dari Proses Pengawasan

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan OJK terhadap BPRS Khasanah Ummat. Proses tersebut meliputi pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.

OJK menegaskan, penyerahan kedua tersangka kepada kejaksaan menjadi bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Dalam keterangan resminya, OJK menyatakan, “Penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan guna menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat.”

Atas dugaan perbuatannya, TR dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), atau Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut.

Sementara AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK, atau Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional,” demikian pernyataan OJK.

Dengan pelimpahan perkara tersebut, proses hukum selanjutnya akan ditangani oleh kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. (*)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.