OJK Siapkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan, Perkuat Industri Asuransi dan Dana Pensiun

 

METROJATENG.COM, JAKARTA – Industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) didorong semakin adaptif menghadapi risiko perubahan iklim dan dinamika ekonomi global. Untuk memperkuat ketahanan sekaligus meningkatkan daya saing industri tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030.

Peta jalan tersebut menjadi pedoman strategis bagi regulator dan pelaku industri dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha, mulai dari pengelolaan investasi, manajemen risiko hingga pengembangan produk dan layanan keuangan.

Peluncuran dilakukan dalam kegiatan PPDP Sustainability Forum 2026 bertema Empowering Sustainable Growth: The Strategic Role of PPDP in Indonesia’s Future di Jakarta, Kamis (29/10).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan sektor PPDP memiliki posisi strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Menurutnya, peran industri PPDP tidak sebatas sebagai investor institusional yang mengelola dana jangka menengah dan panjang. Industri ini juga menjadi penyerap risiko yang memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Kontribusi PPDP dalam transisi ekonomi bukan hanya membiayai transisi (financing the transition), tetapi juga melindungi proses transisi tersebut (protecting the transition). Inilah posisi strategis PPDP dalam agenda keberlanjutan: investasi dan perlindungan,” ujar Ogi.

Ia menjelaskan, prinsip keberlanjutan tidak semata-mata berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lebih dari itu, penerapannya menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Meski demikian, penerapan keuangan berkelanjutan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Industri perlu mempertimbangkan profil risiko dan imbal hasil investasi, karakteristik kewajiban, likuiditas, serta perlindungan kepentingan pemegang polis dan peserta dana pensiun.

Ogi menegaskan, peta jalan yang diluncurkan OJK bukan dimaksudkan sebagai tambahan beban regulasi bagi pelaku industri. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus menjadi panduan untuk melakukan transformasi sekaligus menangkap peluang bisnis dari perkembangan ekonomi berkelanjutan.

“Hal terpenting, kita tidak ingin peta jalan ini dipandang sebagai tambahan kewajiban bagi industri. Peta jalan ini harus menjadi panduan transformasi untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus menangkap peluang dari transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.

Empat Pilar Pengembangan

Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030 mengusung visi mewujudkan industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang sehat serta berdaya saing melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.

Untuk mencapai target tersebut, OJK menetapkan empat pilar strategis. Pertama, penguatan pengaturan dan pengembangan keuangan berkelanjutan sesuai karakteristik sektor PPDP.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaku industri memiliki kompetensi dan kesiapan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Ketiga, penguatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor antara regulator, industri, serta berbagai pemangku kepentingan.

Sementara pilar keempat adalah penguatan pengawasan untuk memastikan penerapan keuangan berkelanjutan berjalan konsisten dan terukur.

Implementasi peta jalan akan dilakukan secara bertahap dalam tiga fase. Pada 2026–2027, OJK akan berfokus pada penguatan fondasi industri. Selanjutnya, periode 2028–2029 diarahkan pada peningkatan kolaborasi.

Adapun pada 2030, implementasi memasuki fase percepatan pertumbuhan dan penguatan pengawasan.

Pentahapan tersebut diharapkan memberikan waktu bagi masing-masing pelaku industri untuk memperkuat kesiapan internal dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis secara proporsional.

Integrasi tersebut mencakup pengelolaan investasi, manajemen risiko, serta pengembangan produk dan layanan yang mampu memperluas perlindungan masyarakat.

Ogi menekankan, keberhasilan peta jalan tidak hanya diukur dari terlaksananya program-program yang telah dirancang. Hal yang lebih penting adalah kemampuan industri menerapkan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnis dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kebijakan ini, OJK berharap industri PPDP semakin tangguh menghadapi berbagai risiko, mampu memanfaatkan peluang ekonomi berkelanjutan, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)