Tekan Harga Pangan, GPM Hadir di Demak, Beli bahan Pokok Bayar Pakai QRIS

METROJATENG.COM, DEMAK – Harga pangan yang terjangkau menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya menjaga daya beli masyarakat. Di Kabupaten Demak, kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, cabai hingga bawang ditawarkan dengan harga di bawah pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

GPM digelar di Halaman Kantor LPP TVRI Jawa Tengah, Pucang Gading, Demak, Rabu (2/9), sekaligus menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-64 LPP TVRI Jawa Tengah.

Tak sekadar menghadirkan pangan murah, kegiatan tersebut juga mempertemukan berbagai kekuatan pemerintah dan lembaga untuk menjaga stabilitas harga pangan. GPM diprakarsai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersama LPP TVRI Jawa Tengah, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Kabupaten Demak, serta didukung Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah turut hadir bersama jajaran OPD, pimpinan instansi vertikal, perbankan, serta anggota TPID se-Jawa Tengah.

Di lokasi, masyarakat dapat memperoleh beragam komoditas strategis, antara lain beras SPHP, Minyakita, gula pasir, daging ayam beku, telur ayam ras, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih.

Harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar menjadi daya tarik utama. Intervensi semacam ini dinilai penting, terutama untuk menjaga agar gejolak harga pangan tidak ikut menggerus kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menariknya, Bank Indonesia Jawa Tengah juga menghadirkan program tebus murah telur ayam ras dengan pembayaran menggunakan QRIS.

Langkah tersebut menggabungkan dua kepentingan sekaligus: membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau dan memperluas penggunaan transaksi pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Tak berhenti pada pangan pokok, GPM juga membawa misi lain, yakni memperkenalkan pangan lokal dan mendorong diversifikasi konsumsi. Sejumlah produk seperti beras organik, beras analog berbahan jagung dan singkong, serta olahan mocaf turut dipasarkan dengan dukungan subsidi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi berbagai pihak.

“Bank Indonesia senantiasa hadir mendukung langkah proaktif pemerintah daerah dan TPID dalam menjaga stabilitas inflasi pangan melalui kerangka Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” ujarnya.

Menurut Noor, penguatan pasokan melalui operasi pasar maupun GPM menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membentuk ekspektasi masyarakat terhadap inflasi.

“Penguatan ketersediaan pasokan melalui operasi pasar dan GPM diharapkan mampu mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat serta menjaga daya beli secara berkelanjutan,” katanya.

Bagi Jawa Tengah, menjaga harga pangan bukan sekadar soal menekan angka inflasi. Stabilitas harga juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, BI bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi lintas instansi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi IHK Jawa Tengah sepanjang 2026 tetap rendah dan terkendali dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Dengan pasokan yang terjaga, harga yang terkendali, dan daya beli yang terlindungi, pengendalian inflasi diharapkan tidak berhenti pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (*)