OJK dan Kemenkes Bidik Biaya Kesehatan Lebih Murah, Asuransi dan Rumah Sakit Diperkuat

METROJATENG.COM, JAKARTA – Biaya kesehatan yang semakin efisien menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Kolaborasi lintas sektor kini diperkuat agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih optimal tanpa terbebani biaya yang tinggi.

Upaya tersebut dilakukan melalui Task Force Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Langkah awalnya ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara sejumlah perusahaan asuransi dengan jaringan dan fasilitas rumah sakit di Gedung Adhyatama Kemenkes, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, keterhubungan antara perusahaan asuransi dan rumah sakit menjadi kunci untuk membangun ekosistem kesehatan yang lebih kuat.

Menurutnya, pembenahan tersebut merupakan bagian dari transformasi industri kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

“Ini adalah bagian daripada perbaikan penguatan ekosistem dari industri kesehatan kita. Termasuk dari perusahaan asuransi dan menjadi awal daripada transformasi kita,” ujar Ogi.

Ia menegaskan, OJK akan terus mendorong terbentuknya ekosistem asuransi kesehatan yang lebih sehat. Dengan koordinasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih optimal.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar dari masyarakat dan tentunya kontribusi daripada asuransi komersial akan lebih meningkat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pembenahan sistem pembiayaan kesehatan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, perusahaan asuransi dan rumah sakit diperlukan agar biaya kesehatan dapat ditekan, sementara kualitas pelayanan tetap terjaga.

“Tujuannya adalah pembiayaan kesehatan kalau bisa dibuat bagi masyarakat dan negara semurah mungkin, hasilnya sebagus mungkin, dan ekosistemnya itu berkesinambungan,” kata Budi.

Budi mengatakan, semakin kuatnya peran asuransi dalam pembiayaan kesehatan juga diharapkan mampu mengurangi pengeluaran langsung masyarakat saat membutuhkan pelayanan medis.

Karena itu, pertukaran data dan penyelarasan mekanisme pembayaran antara perusahaan asuransi, BPJS Kesehatan dan rumah sakit menjadi bagian penting dari pembenahan tersebut.

Sistem yang lebih terintegrasi diharapkan membuat proses administrasi lebih cepat sekaligus mengurangi berbagai hambatan yang selama ini dapat muncul dalam hubungan antara peserta, perusahaan asuransi dan rumah sakit.

Lima Perusahaan Asuransi Terlibat

Dalam implementasi awal KAPJ, lima perusahaan asuransi ikut menandatangani kerja sama. Mereka adalah AIA Financial, BRI Life, Manulife Indonesia, Manulife Indonesia Syariah, dan Asuransi Jiwa BCA.

Kerja sama juga melibatkan tujuh jaringan maupun fasilitas rumah sakit, yakni Primaya Hospital Group, Hermina Hospital Group, Siloam Hospital Group, Rumah Sakit Kasih Grup, Rumah Sakit Sentra Medika Group, Rumah Sakit Azra Bogor, dan Rumah Sakit Dinda Tangerang.

Kerja sama tersebut mencakup upaya standardisasi sistem, percepatan administrasi hingga optimalisasi manfaat jaminan kesehatan yang diterima peserta.

Dengan proses yang lebih seragam dan terintegrasi, peserta diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih mudah tanpa menghadapi prosedur administrasi yang berlarut-larut.

Task Force KAPJ selanjutnya akan melanjutkan koordinasi dengan berbagai penyelenggara jaminan dan pemangku kepentingan terkait.

Sinergi antara kebijakan kesehatan dan pengawasan sektor jasa keuangan ini diharapkan menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem asuransi kesehatan yang lebih transparan, efisien dan berkelanjutan.

Ujungnya, pembenahan sistem tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat industri asuransi dan fasilitas kesehatan, tetapi juga membuat masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dengan biaya terjangkau.(*)