Polemik Data Kemiskinan, Legislator Soroti Bahaya “Overdosis” Statistik Asing

METROJATENG.COM, JAKARTA – Data kemiskinan Indonesia kembali jadi sorotan setelah laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen warga Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Namun, angka tersebut bertolak belakang dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), memunculkan kebingungan publik dan tanda tanya besar tentang data mana yang harus dipercaya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, angkat bicara. Menurutnya, perbedaan ini bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut kedaulatan data nasional.

“Bank Dunia punya versinya, BPS juga punya cara sendiri. Tapi masa negara sebesar Indonesia masih bingung soal data sendiri?” ujar Andi, menyentil peran pemerintah yang dinilainya belum cukup kuat dalam mengonsolidasikan informasi.

Andi menyoroti pentingnya RUU Statistik yang kini tengah digodok DPR. Undang-undang ini diharapkan menjadi jawaban atas carut-marutnya sistem data di Indonesia. Ia menekankan perlunya menjadikan BPS sebagai otoritas tunggal statistik, yang bisa menyaring dan menyatukan data dari kementerian dan lembaga lain.

“Kita butuh satu suara soal data. Kalau tidak, ya begini—setiap lembaga pakai standar sendiri, hasilnya bikin kebijakan jadi tak sinkron,” tegas politisi PAN itu.

Lebih lanjut, Andi mengingatkan bahwa data internasional, meskipun penting sebagai bahan perbandingan, tak bisa jadi kompas utama dalam menavigasi kebijakan dalam negeri.

“Kita tidak alergi pada data luar. Tapi harus ingat, data itu bisa bawa agenda. Indonesia harus punya pegangan kuat, yaitu data dari rumah sendiri,” katanya.

Ia berharap RUU Statistik segera disahkan, agar bangsa ini tidak terus menerus terombang-ambing antara versi-versi statistik yang bisa mengaburkan realitas di lapangan.