Fokus Cetak Pemimpin Masa Depan, Rekrutmen Akpol 2025 Hanya Lewat Jalur Reguler

METROJATENG.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2025 hanya akan dilakukan melalui jalur reguler. Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol. Anwar, S.I.K. M.Si.

Rekrutmen tahun ini kembali menekankan penerapan prinsip BETAH—Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis—yang menjadi landasan utama dalam setiap tahapan seleksi.

“Proses seleksi ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan perwira-perwira terbaik yang akan memimpin Polri dalam 30 tahun ke depan,” ujar Irjen Anwar.

Ia menambahkan bahwa Polri membutuhkan sosok perwira yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi serta mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.

Menurutnya, calon perwira yang dicari bukan sekadar unggul secara akademis, tetapi juga harus memiliki kemampuan analitis serta keterampilan memecahkan masalah secara efektif dan solutif. Tak hanya itu, kolaborasi menjadi aspek penting, di mana para taruna dan taruni diharapkan mampu menjalin kerja sama lintas sektor, baik di dalam maupun luar negeri.

Irjen Anwar juga menegaskan bahwa pelaksanaan prinsip BETAH adalah bagian dari komitmen Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk membangun sistem rekrutmen yang adil dan profesional.

“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran SDM di tingkat polda, khususnya para Kepala Biro SDM, agar menjadikan BETAH sebagai pedoman mutlak. Ini bukan hanya slogan, tapi komitmen untuk menghasilkan SDM Polri berkualitas,” tandasnya.

Saat ini, proses seleksi sudah memasuki tahap tes psikologi. Penyelenggaraan rekrutmen Polri yang berbasis prinsip BETAH bahkan telah mendapat pengakuan internasional melalui sertifikasi ISO 9001:2015.

BETAH bukan sekadar prosedur, tetapi juga simbol integritas dalam menciptakan sistem seleksi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap peserta dijamin memperoleh kesempatan yang sama, tanpa adanya intervensi maupun titipan.