METROJATENG.COM, SEMARANG — Sebanyak 12 provinsi berkumpul di Kota Semarang dalam agenda Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU), 11-12 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antardaerah untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang semakin dinamis.
Jawa Tengah sebagai tuan rumah menjadi pusat konsolidasi berbagai strategi pembangunan lintas wilayah, mulai dari penguatan pangan, energi, investasi, hingga pengembangan sektor ekonomi baru.
Adapun 12 provinsi yang terlibat yakni Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta dua provinsi tambahan yakni Maluku Utara dan Kepulauan Riau.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk melahirkan terobosan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah secara bersama-sama.
“Di tengah situasi global saat ini, tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran menuntut seluruh kepala daerah lebih kreatif. Setiap provinsi punya kekuatan masing-masing yang bisa saling melengkapi,” kata Luthfi saat menghadiri gala dinner Rapat Kerja Gubernur FKD MPU di Hotel Tentrem Semarang, Senin malam.
Menurutnya, kolaborasi antardaerah tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi kebutuhan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Melalui sinergi tersebut, daerah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, hingga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus menyampaikan apresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh anggota FKD MPU yang dinilai konsisten memperkuat kerja sama lintas daerah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
“Terima kasih kepada Jawa Tengah yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mendagri secara khusus meminta dua wakil menteri hadir dalam forum ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rapat kerja kali ini membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari evaluasi enam fokus rencana aksi MPU, penguatan pengawasan energi dan pangan lintas wilayah, hingga sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Menurut Akhmad Wiyagus, forum tersebut menjadi sangat relevan karena Indonesia saat ini dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional April 2026 tetap terkendali di angka 2,42 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen.
“Capaian ini menunjukkan ekonomi Indonesia tetap resilience atau bertahan di tengah tekanan global,” katanya.
Ia menambahkan, sektor pangan nasional juga menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian, stabilitas tersebut tetap harus dijaga melalui penguatan distribusi antarwilayah, pengendalian pasokan, hilirisasi pangan, serta kerja sama antardaerah yang solid.
Dalam forum tersebut, masing-masing provinsi dinilai memiliki keunggulan strategis yang dapat saling menopang. Jawa Barat dan Banten unggul pada sektor manufaktur dan investasi, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Lampung menjadi penopang utama pangan dan industri pengolahan, sementara Jakarta menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan nasional.
Di sisi lain, Bali, Yogyakarta, dan NTB menjadi motor sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan wilayah kepulauan seperti Maluku Utara dan Kepulauan Riau memiliki potensi besar pada sektor kelautan, logistik, dan energi.
“Jika seluruh potensi itu diintegrasikan melalui kerja sama konkret, maka akan menjadi kekuatan besar untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional,” tandasnya.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.