Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal

METROJATENG.COM, JAKARTA- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto menyebut, dalam periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026 pihaknya telah menemukan dan menghentikan 953 entitas ilegal. Rinciannya terdiri dari 951 pinjaman online ilegal dan dua penawaran investasi ilegal di berbagai situs dan aplikasi.

Satgas PASTI mencermati sejumlah modus yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Di antaranya jasa periklanan dengan sistem deposit, peniruan identitas entitas berizin, hingga penawaran pendanaan tanpa kejelasan model bisnis.

Selain itu, terdapat pula skema money game yang mengandalkan perekrutan anggota baru. Termasuk perdagangan aset kripto ilegal oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi.

Penguatan penanganan juga dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sejak 22 November 2024 hingga 31 Maret 2026, IASC menerima 515.345 laporan dari masyarakat.

Dari laporan tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah diverifikasi dan 460.270 rekening diblokir. Total dana korban yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp585,4 miliar.
Sebagian dana korban juga telah dikembalikan. Nilainya mencapai Rp169 miliar yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan pelaku.

“Masyarakat diminta waspada terhadap penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat serta memastikan legalitas pelaku usaha melalui kanal resmi OJK,” ujar Hudiyanto.

Ia menambahkan, masyarakat tidak mudah percaya terhadap penawaran melalui pesan pribadi atau media sosial. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak memberikan data pribadi, OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun.

Satgas PASTI menegaskan akan terus meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk menekan aktivitas keuangan ilegal. Upaya ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian dan penyalahgunaan data pribadi.(ris)