Kawal Kenaikan UMK 2026, Setya Arinugroho Sebut Kenaikan UMK Jadi Momentum Tingkatkan Kesejahteraan dan Stabilitas Ekonomi Jateng

METROJATENG.COM, SEMARANG – Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 di Jawa Tengah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi efek domino inflasi.

Rata-rata kenaikan UMK di 35 kabupaten/kota mencapai 7,28 persen, sementara UMP Jateng ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik dari Rp2.169.349 tahun sebelumnya. Kota Semarang mencatat UMK tertinggi Rp3.701.709, sedangkan Banjarnegara paling rendah, Rp2.401.961. Kenaikan ini didorong inflasi 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, sesuai formula Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa 0,9) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

“UMK naik bagus untuk kesejahteraan buruh, tapi jika harga sembako ikut melambung, manfaatnya pudar. Stabilitas ekonomi bukan soal upah tinggi semata, tapi keseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup,” kata Setya Ari.

Pemprov Jawa Tengah telah mengembangkan program REGA TATAS (Rega Tumata, Aman, Terjangkau, Adil, Stabil), yang fokus pada strategi 4K: ketersediaan komoditas, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Program ini didukung gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, dan pemangkasan rantai pasok melalui Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Setya Arinugroho menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Petani diharapkan mengoptimalkan produktivitas padi dengan benih unggul Gogo Gamagora dan praktik pertanian modern. Pengusaha diminta menjaga rantai pasok agar harga tetap stabil dan efisien, sementara pemerintah daerah memperkuat buffer logistik, mengawasi pasar daring, dan mendukung insentif pajak untuk UMKM.

Dengan sinergi ini, inflasi bisa ditekan di bawah 3 persen, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Jateng Oktober 2025 sebesar 2,86 persen, masih dalam koridor sasaran 2,5 ±1 persen, dan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen — lebih tinggi dari nasional 5,04 persen.

Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi investasi di Jateng Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun, menunjukkan ketahanan ekonomi provinsi di tengah kenaikan upah. Dengan pengendalian inflasi yang tepat, Setya Arinugroho memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 bisa menembus 5,5 persen, didorong sektor manufaktur dan pariwisata yang menyerap tenaga kerja baru.

Forum Pengusaha Jateng menyambut kenaikan UMK, dengan catatan adanya insentif bagi UMKM. Sementara serikat buruh menuntut penegakan UMK agar tidak hanya menjadi angka simbolis.

“Kenaikan UMK 2026 adalah momentum emas untuk dorong konsumsi domestik, asal kita jaga stabilitas harga. Jawa Tengah punya pengalaman TPID terbaik; sekarang waktunya kolaborasi semua pihak untuk ekonomi inklusif dan anti-inflasi,” tutup Setya Ari.

Dengan memahami mekanisme pengendalian harga dan sinergi sektor publik-swasta, masyarakat bisa ikut berperan menjaga stabilitas ekonomi. Konsumen cerdas dapat memilih produk lokal, mendukung UMKM, dan memanfaatkan program pangan murah untuk menjaga daya beli.