BI: Ekonomi Jawa Tengah Tumbuh Impresif, Inflasi Terkendali Jelang Ramadan dan Idulfitri

METROJATENG.COM, SEMARANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mencatat kinerja ekonomi daerah yang tetap solid di tengah ketidakpastian global.

Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah, M. Nur Nugroho, menyampaikan,  pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai 5,37 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 4,95 persen.

Menurut Nur Nugroho, capaian tersebut tergolong impresif mengingat berbagai tantangan global yang dihadapi sepanjang 2025, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, kebijakan tarif, hingga meningkatnya tensi geopolitik.

“Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid di kisaran 4,78 persen, meski pertumbuhannya melambat. Selain itu, kinerja ekspor juga lebih cepat dibandingkan impor, sehingga tetap memberikan kontribusi positif,” ujarnya dalam konferensi pers Rabu malam (25/2/2026) di kantornya.

Dari sisi fiskal, pengeluaran pemerintah turut memberikan dukungan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja tersebut berjalan seiring dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga.
Inflasi Masih dalam Sasaran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen (yoy). Angka ini masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen, serta menjadi salah satu yang paling terkendali di Pulau Jawa.

Meski demikian, BI mengingatkan adanya potensi tekanan inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Sejumlah komoditas pangan yang kerap mengalami kenaikan harga pada periode tersebut antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit.

“Data harian pada Februari menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan harga di beberapa komoditas. Karena itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan,” kata Nur Nugroho.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat berbagai langkah strategis. Fokus diarahkan pada komoditas penyumbang inflasi serta daerah dengan tingkat inflasi tinggi atau neraca pangan defisit.

Tantangan yang dihadapi antara lain potensi penurunan produktivitas akibat cuaca ekstrem, inefisiensi distribusi, keterbatasan data pasokan, serta pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada komoditas segar tertentu.

Sebagai respons, BI mendorong strategi menyeluruh dari hulu ke hilir, meliputi peningkatan produktivitas, penguatan distribusi antar daerah, serta sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Upaya konkret dilakukan melalui pembinaan klaster pangan unggulan, penguatan peran BUMD dalam distribusi, serta pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan operasi pasar.
Distribusi melalui BUMD dinilai lebih efisien karena dapat memangkas rantai pasok yang panjang, sehingga harga di tingkat konsumen lebih terkendali. (*)