PERISAI SI Tegaskan Dukungan Polri di Bawah Presiden, demi Stabilitas dan Profesionalisme

METROJATENG.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam (PP PERISAI SI) menegaskan dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Sikap ini dinilai penting untuk menjaga netralitas institusi kepolisian, memperkuat independensi penegakan hukum, serta memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga dari pengaruh kepentingan politik praktis.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul dinamika pasca Rapat Kerja Kapolri dengan Komisi III DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam rapat itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan pandangannya mengenai efektivitas struktur Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden.

Ketua Umum PP PERISAI SI, Adhitya Yusma Perdana, menyatakan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan mandat konstitusional yang paling ideal. Menurutnya, struktur tersebut menjadi benteng utama agar Polri tetap profesional dan tidak terseret kepentingan sektoral.

“Dukungan kami terhadap posisi Polri di bawah Presiden didasarkan pada kajian mendalam terhadap empat poin utama yang disampaikan Kapolri di Komisi III. Pertama, penempatan langsung di bawah Presiden adalah jaminan tertinggi bagi netralitas Polri. Jika posisi ini digeser, ada risiko besar Polri terjebak dalam kepentingan politik kementerian,” ujar Adhitya.

Ia menambahkan, dari sisi operasional, jalur komando yang langsung kepada Presiden membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif, terutama dalam menghadapi dinamika keamanan dalam negeri yang kerap berkembang secara cepat dan kompleks.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal PP PERISAI SI, Muhammad Nur, menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk loyalitas organisasi terhadap konstitusi. Ia menyebutkan, seluruh kader Perisai Syarikat Islam diminta untuk mengawal narasi dukungan ini secara konsisten di ruang publik.

“Pernyataan Ketua Umum adalah sikap resmi organisasi dan bersifat instruktif. Kemandirian Polri di bawah Presiden merupakan harga mati demi terciptanya penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Muhammad Nur.

PERISAI SI juga menyoroti pernyataan Kapolri yang sempat menjadi perhatian publik, yakni ungkapan bahwa dirinya lebih memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan Menteri Kepolisian. Organisasi ini menilai pernyataan tersebut sebagai cerminan integritas dan keteguhan prinsip pimpinan Polri.

“Pernyataan ‘lebih baik jadi petani’ adalah simbol kerendahan hati sekaligus keberanian intelektual. Itu menunjukkan bahwa Kapolri menempatkan marwah dan profesionalisme institusi di atas ambisi jabatan politik. Bagi beliau, pengabdian sejati adalah menjaga keamanan rakyat di bawah mandat Presiden,” kata Adhitya.

Melalui pernyataan sikap ini, PP PERISAI SI berharap pemerintah dan DPR tetap mempertahankan struktur organisasi Polri sebagaimana yang berlaku saat ini. Fokus kebijakan, menurut mereka, seharusnya diarahkan pada penguatan program Polri Presisi agar kepolisian semakin profesional, mandiri, dan konsisten dalam melayani serta melindungi masyarakat di bawah kepemimpinan nasional.