44 Kampus Masuk Desa, Jawa Tengah Bangun Daerah dengan Cara Baru

METROJATENG.COM, SEMARANG – Jawa Tengah mulai menapaki pola pembangunan yang tak lagi bertumpu pada intuisi birokrasi semata. Sepanjang 2025, pemerintah provinsi menggeser pendekatan kebijakan dengan melibatkan kampus secara aktif, menjadikan riset akademik sebagai fondasi perencanaan hingga evaluasi program.

Melalui kerja sama dengan 44 perguruan tinggi negeri dan swasta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merancang model pembangunan berbasis pengetahuan. Akademisi, mahasiswa, dan tenaga ahli tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi terjun langsung ke desa, kawasan pesisir, hingga daerah rawan bencana untuk mengawal program strategis daerah.

Kolaborasi ini dimulai tak lama setelah Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dilantik. Pada 14 Maret 2025, keduanya menandatangani nota kesepahaman bersama puluhan rektor dan direktur perguruan tinggi. Kesepakatan itu kemudian diformalkan dalam Forum Rektor Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan publik dan nalar akademik.

Hanya dalam waktu 22 hari pascapelantikan, kerja lintas sektor tersebut langsung berjalan. Setiap kampus diberi mandat berbeda, disesuaikan dengan keunggulan keilmuan dan karakter wilayah dampingan.

“Kolaborasi ini membuat beban pemerintah lebih ringan dan kebijakan lebih presisi. Program tidak disusun di atas meja saja, tapi melalui kajian ilmiah dan uji lapangan,” ujar Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, Minggu (28/12/2025).

Sepanjang 2025, tercatat 29 program prioritas gubernur telah dikawal langsung oleh perguruan tinggi. Di sektor perumahan, Dinas Perumahan menggandeng 15 universitas melalui skema KKN Tematik untuk memantau program rumah tidak layak huni (RTLH). Mahasiswa mendata dan memverifikasi kondisi rumah warga miskin, memastikan bantuan tepat sasaran.

Di bidang kesehatan, sejumlah perguruan tinggi swasta berperan aktif dalam sosialisasi sensus kesehatan dan layanan Speling. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk mitigasi bencana, memadukan peta risiko, kajian ilmiah, dan edukasi kesiapsiagaan masyarakat.

Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr Wahid Abdulrahman, menilai pola ini sebagai terobosan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kampus diberi ruang menentukan peran sesuai kompetensi, sehingga kolaborasi tidak bersifat seragam, melainkan tematik dan kontekstual.

“Pemerintah dan perguruan tinggi sama-sama diuntungkan. Pemprov memperoleh dukungan tenaga ahli sejak perencanaan hingga evaluasi, sementara kampus mendapatkan ruang pengabdian yang nyata,” katanya.

Sejumlah program konkret lahir dari sinergi tersebut. Universitas Diponegoro mengembangkan teknologi desalinasi untuk menyediakan air layak minum bagi masyarakat pesisir. Universitas Jenderal Soedirman menangani isu stunting di Banyumas, sementara Universitas Sebelas Maret mendampingi wilayah Wonogiri dan Sragen. Di Kudus, mahasiswa KKN terlibat langsung mengawasi pelaksanaan RTLH.

Bagi Pemprov Jateng, kolaborasi ini juga menjadi jawaban atas keterbatasan anggaran. Dengan pemetaan wilayah berbasis kompetensi kampus, intervensi kebijakan bisa dilakukan lebih efisien dan terukur.

Ke depan, cakupan kerja sama akan diperluas. Dari 29 program yang sudah berjalan, targetnya seluruh 136 program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025–2030 akan mendapat pendampingan akademik. Pada 2026, sebanyak 72 perguruan tinggi swasta lain dijadwalkan bergabung.

Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar formalitas nota kesepahaman. Fokusnya adalah pendampingan tematik di sektor-sektor strategis seperti desa, pertanian, UMKM, kesehatan, dan penyediaan air bersih.

“Tahun ini 44 kampus terlibat. Tahun depan, seluruh perguruan tinggi di Jawa Tengah akan kami ajak berkolaborasi,” ujarnya.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, keterlibatan kampus memastikan kebijakan publik lahir dari basis data dan riset, bukan sekadar intuisi.

“Ini langkah cerdas. Kebijakan tidak lagi feeling-feeling-an, tapi benar-benar berbasis studi,” kata Tito dalam sebuah forum nasional di Semarang.

Dengan model ini, wajah pembangunan Jawa Tengah mulai berubah. Kebijakan tidak lagi berhenti di ruang rapat, tetapi hidup di ruang kelas, laboratorium, dan tengah masyarakat. Ketika kampus ikut turun tangan, pembangunan menemukan pijakan ilmiahnya—lebih terukur, lebih efisien, dan lebih membumi.