Komisi XI DPR Desak Pengendalian Inflasi dari Hulu, Inflasi Pangan DIY Dinilai Mengkhawatirkan

METROJATENG.COM, YOGYAKARTA — Komisi XI DPR RI menegaskan perlunya perubahan strategi pengendalian inflasi setelah melakukan peninjauan langsung terhadap kinerja Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas harga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Evaluasi tersebut dilakukan menyusul lonjakan inflasi pangan DIY yang mencapai 2,90 persen (yoy) pada Oktober 2025, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya maupun level nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyatakan bahwa tren kenaikan harga sejumlah komoditas utama menunjukkan perlunya langkah intervensi yang lebih mendasar.

“Inflasi pangan meningkat terutama pada kelompok komoditas beras, telur, dan daging ayam. Ini perlu diwaspadai karena sudah mendekati batas toleransi maksimal 5 persen yang telah disepakati bersama pemerintah,” jelasnya.

Menurut Kamrussamad, berbagai langkah pengendalian yang selama ini dilakukan pemerintah maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masih berfokus pada aspek hilir, seperti operasi pasar hingga penyediaan buffer stock. Ia menilai upaya tersebut belum mampu mencegah lonjakan harga yang berulang.

“Kita harus mulai menyentuh hulunya. Sumber produksi harus diperkuat agar masalah inflasi tidak terus muncul setiap tahun. BI dan TPID perlu mulai merancang skema pengendalian sejak di rantai produksi,” tegasnya.

Dalam pertemuan dengan jajaran BI DIY, Komisi XI juga mencatat bahwa tekanan inflasi berjalan seiring dengan tingginya aktivitas ekonomi daerah. Pada Triwulan III-2025, pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,40 persen (yoy), tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.

Meski demikian, Kamrussamad menilai berbagai langkah seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), digitalisasi pembayaran, hingga penguatan koordinasi TPID yang dilakukan BI DIY belum sepenuhnya menjawab persoalan inflasi pangan yang memiliki karakter lebih struktural.

Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan komoditas akan semakin besar pada tahun 2026 seiring mulai berjalannya program prioritas nasional MBG, sehingga diperlukan kesiapan dari sekarang.

“Koordinasi TPID perlu diperkuat, jika perlu dilakukan dua hingga tiga kali dalam seminggu. Tahun depan ada captive market yang besar, antisipasinya harus direncanakan lebih awal,” tambahnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi XI DPR RI berharap terjalin kolaborasi yang lebih solid antara DPR, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi yang semakin meningkat.