Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah Berlaku Adil, Pendidikan Swasta Jangan Disisihkan

METROJATENG.COM, YOGYAKARTA — Persyarikatan Muhammadiyah kembali menegaskan peran strategisnya dalam membangun dunia pendidikan Indonesia. Dalam pernyataan terbarunya, organisasi Islam modernis ini meminta pemerintah agar tidak bersikap diskriminatif terhadap institusi pendidikan swasta dalam merumuskan kebijakan nasional.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan hal ini seusai peletakan batu pertama pembangunan gedung TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Semesta di Sleman, Selasa (3/6/2025). Ia menyoroti pentingnya perlakuan yang adil antara sekolah negeri dan swasta dalam sistem pendidikan nasional.

“Jangan sampai kebijakan pemerintah justru mematikan pendidikan swasta. Itu sama saja dengan mematikan salah satu pilar pendidikan nasional,” tegas Haedar.

Muhammadiyah dikenal sebagai pionir dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan. Melalui organisasi otonomnya, ‘Aisyiyah, Muhammadiyah telah mendirikan lebih dari 20.000 TK ABA yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga luar negeri.

Tak hanya fokus pada pendidikan anak usia dini, Muhammadiyah juga mengelola ribuan sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Faktanya, jumlah kampus Muhammadiyah bahkan melampaui jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Haedar mengingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan pendidikan gratis sembilan tahun yang tercantum dalam UU Sisdiknas harus dijalankan dengan hati-hati.

“Swasta memiliki semangat berkembang yang tinggi, dan telah banyak membantu negara tanpa mengejar keuntungan. Pemerintah harus mempertimbangkan realitas ini sebelum menerapkan kebijakan besar,” imbuhnya.

Menurutnya, jika perguruan tinggi negeri diberi keleluasaan melalui badan hukum pendidikan, maka institusi swasta pun seharusnya diberikan ruang yang sama agar tetap bisa bertahan dan berkembang.

“Jangan hanya karena ada satu-dua kampus swasta yang orientasinya bisnis, lalu semua lembaga swasta dipukul rata. Itu tidak adil dan berpotensi mencederai semangat kebersamaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Haedar.

Pernyataan ini menjadi pengingat penting di tengah wacana reformasi pendidikan nasional. Muhammadiyah mengajak semua pihak, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif  untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif, realistis, dan berpihak pada kepentingan bangsa.