Setya Arinugroho Dorong Pendekatan Alternatif Atasi Anak Putus Sekolah di Banyumas Raya

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho menegaskan pentingnya pendekatan alternatif dalam menangani persoalan anak putus sekolah. Menurutnya, isu ini bukan semata soal akses ke sekolah, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan psikologis anak serta keluarga mereka.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional berupa imbauan agar anak kembali ke sekolah. Banyak di antara mereka berhenti karena faktor ekonomi, tekanan sosial, bahkan kehilangan motivasi. Solusinya harus lebih holistik dan manusiawi,” kata Setya Ari.

Hingga pertengahan 2025, sekitar 15.000 anak di Jawa Tengah telah berhasil kembali ke bangku pendidikan melalui program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang turut didukung DPRD. Namun, Setya Ari menilai capaian tersebut baru langkah awal. Masih banyak anak yang belum tersentuh program karena hambatan yang lebih kompleks.

Untuk menjawab tantangan itu, DPRD mendorong penguatan model intervensi terpadu antara pemerintah daerah, sekolah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Salah satu inovasinya adalah pendidikan fleksibel berbasis komunitas dan kelas vokasional terbuka yang dapat diakses anak-anak di luar sistem formal.

“Kita perlu menghadirkan sekolah yang lebih dekat dengan realitas hidup anak-anak. Misalnya, mereka yang harus membantu orang tua tetap bisa belajar lewat sistem modul, daring, atau pusat belajar masyarakat,” jelasnya.

Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (2024), terdapat lebih dari 48.000 anak usia sekolah dasar dan menengah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Brebes menjadi wilayah dengan angka tertinggi, disebabkan oleh faktor ekonomi, perkawinan dini, dan migrasi orang tua.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah memperluas program Sekolah Kesetaraan Paket A, B, dan C berbasis digital. Selain itu, kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperkuat agar anak muda yang terpaksa berhenti sekolah tetap bisa mengembangkan keterampilan produktif.

 

Kolaborasi Jadi Kunci

Setya Ari menilai, persoalan anak putus sekolah tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan, terutama dengan dunia usaha dan industri lokal yang mampu membuka ruang magang atau pelatihan kerja bagi remaja non-formal tanpa menutup akses belajar mereka.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dan pendamping sosial pendidikan yang dapat melakukan pendataan berbasis rumah tangga serta memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak yang kehilangan semangat belajar.

“Desa perlu punya database anak usia sekolah yang belum terlayani. DPRD akan mendukung regulasi agar setiap anak tetap memiliki hak belajar—baik di sekolah formal, pendidikan kesetaraan, maupun jalur keterampilan yang setara,” tegasnya.

Pendekatan alternatif ini diharapkan bukan hanya menurunkan angka putus sekolah di atas kertas, tetapi juga memulihkan kepercayaan diri dan semangat anak-anak untuk terus belajar.

“Anak-anak ini bukan sekadar angka. Mereka masa depan bangsa. Kalau satu anak bisa kembali belajar, itu sudah kemenangan kecil yang berarti besar,” pungkas Setya Ari.