Pemerintah Renovasi Pesantren di Wilayah Rawan Bencana, Libatkan UIN dan IAIN untuk Asesmen Bangunan

METROJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah memulai program nasional renovasi pesantren yang berada di wilayah rawan bencana sebagai langkah untuk memastikan keselamatan ribuan santri di seluruh Indonesia. Program ini menjadi hasil kerja sama lintas kementerian yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat,  Muhaimin Iskandar menegaskan, bahwa prioritas utama pemerintah adalah pesantren dengan tingkat risiko tinggi, jumlah santri lebih dari seribu orang, dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperbaiki bangunan secara mandiri.

“Renovasi akan difokuskan bagi pesantren di wilayah rawan bencana, dengan santri di atas seribu orang, dan yang betul-betul tidak mampu melanjutkan pembangunan. Pemerintah ingin semua santri belajar dalam lingkungan yang aman,” ujar Muhaimin.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan, pihaknya sedang melakukan pendataan menyeluruh terhadap lembaga keagamaan yang berisiko secara struktural, termasuk pesantren di daerah perbukitan, tepi sungai, atau bangunan berusia tua.

“Kami bersama jajaran Kemenag di daerah sedang memetakan gedung-gedung keagamaan yang rawan. Ini agar semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, mendapat perhatian yang sama,” jelas Nasaruddin.

Ia juga mengungkapkan bahwa perguruan tinggi keagamaan negeri dengan fakultas teknik, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), akan dilibatkan dalam proses asesmen forensik bangunan pesantren dan madrasah.

Pendampingan Teknis dan Pelatihan Santri

Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan pendampingan teknis melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), termasuk pemeriksaan keandalan struktur, pendampingan perizinan, serta penyediaan prototipe desain pesantren yang aman dan ramah lingkungan.

“Kami sudah mulai asesmen di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan,” tutur Dody.

Sebanyak 80 pesantren besar dijadikan proyek percontohan untuk evaluasi bersama antara pemerintah dan pengelola pesantren.

Selain itu, Kementerian PUPR membuka hotline 158 serta layanan WhatsApp untuk memudahkan pesantren dan pemerintah daerah mendapatkan pendampingan teknis. Tak hanya itu, program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi gratis bagi santri juga akan diluncurkan agar mereka mampu berpartisipasi langsung dalam pembangunan pesantrennya.

“Kami ingin semangat gotong royong di pesantren diperkuat dengan keahlian. Santri dilatih agar bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar dan rasa bangga,” kata Dody.

Pemerintah menegaskan, renovasi ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk perlindungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi pilar pembentukan karakter bangsa.

“Semua pesantren adalah aset bangsa. Menjaga keselamatannya berarti menjaga masa depan pendidikan dan moral generasi kita,” tutup Menag Nasaruddin.