Andreas Hugo Pareira: Reformasi Polri Harus Sentuh Akar Budaya, Bukan Sekadar Ganti Struktur

METROJATENG.COM, JAKARTA – Menyambut langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan melantik Komite Reformasi Polri pekan ini, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa reformasi kepolisian tak boleh berhenti pada tataran birokrasi. Ia menilai, inti dari pembenahan Polri justru terletak pada perubahan budaya dan sistem yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas publik.

“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Yang paling penting, hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, harus benar-benar terlindungi,” ujar Andreas.

Rencana pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo dinilai sebagai langkah serius memperkuat lembaga kepolisian. Komite beranggotakan sembilan orang pilihan Presiden, salah satunya eks Menko Polhukam Mahfud MD, yang telah menyatakan kesediaannya bergabung. Beberapa mantan Kapolri juga dikabarkan masuk daftar, meski nama mereka belum diumumkan secara resmi.

Andreas menyambut positif langkah melibatkan tokoh-tokoh independen seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, keberadaan mereka dapat menjadi “rem eksternal” yang menyeimbangkan kekuasaan besar institusi Polri.

“Kontrol eksternal penting agar reformasi tidak sebatas jargon. Kehadiran mereka bisa meninjau langsung praktik operasional dan kebijakan yang berdampak pada hak-hak warga negara,” tegas Legislator dari Dapil NTT I tersebut.

Namun demikian, Andreas mewanti-wanti potensi tumpang tindih antara Komite Reformasi Polri dan Tim Transformasi Reformasi Polri yang saat ini diisi 52 perwira aktif. Menurutnya, dominasi internal berisiko menimbulkan bias dalam pelaksanaan perubahan.

“Kehadiran perwira aktif bisa membuat reformasi kehilangan arah. Ini bukan sekadar soal struktur, tapi soal keberanian mengubah budaya kekuasaan di tubuh Polri,” ujarnya.

Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan itu menilai reformasi sejati harus menyentuh akar masalah seperti budaya kekerasan dalam penyidikan, lemahnya mekanisme pengawasan, serta minimnya keseimbangan kekuasaan (check and balances).

“Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama. Publik berhak tahu bagaimana pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri dijalankan,” tambahnya.

Andreas juga menekankan pentingnya profesionalisme agar Polri dapat benar-benar fokus pada pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil, jauh dari campur tangan politik maupun militeristik.

“Polri harus berdiri sebagai institusi sipil yang kuat dan dipercaya masyarakat. Ukuran keberhasilan reformasi bukan sekadar laporan indah, tapi seberapa besar rasa aman dan keadilan dirasakan rakyat,” pungkasnya.