Viral Menu Kacang Rebus di MBG, Komisi IV DPRD Banyumas Panggil 27 Koordinator SPPG

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Polemik menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyumas kembali mencuat setelah viralnya penyajian kacang rebus dan temuan buah salak busuk di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi IV DPRD Banyumas pada Senin (22/9/2025) memanggil 27 koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Banyumas untuk dimintai keterangan terkait progress MBG..

Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, menilai pengelolaan SPPG masih belum tertata dengan baik. Ia menegaskan, distribusi makanan MBG seharusnya disertai pengecekan kualitas agar tidak ada kasus serupa yang merugikan siswa.

“SPPG harus menjalankan tugasnya dengan ekstra hati-hati, karena ini menyangkut anak-anak kita. Jangan sampai makanan yang tidak layak justru dikonsumsi oleh mereka,” kata politisi PKB tersebut.

Dukha juga mengingatkan pengelola agar tidak hanya mengejar keuntungan. Dengan anggaran Rp15.000 per porsi—Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk sewa alat—masih tersedia margin keuntungan yang cukup besar.

“Jangan sampai memakan hak anak-anak. Apalagi masyarakat kini sudah kritis, mereka bisa menilai apakah menu yang disajikan sesuai dengan anggaran atau tidak,” ujarnya.

Untuk menjaga kualitas, Dukha menyarankan agar kapasitas produksi tiap dapur MBG dibatasi maksimal 3.000 paket per hari. Selain itu, ia menyoroti praktik “rebutan pasar” antar dapur yang menawarkan layanan ke sekolah tanpa koordinasi jelas dengan SPPG maupun dinas terkait.

SPPG Gununglurah Diminta Stop Beroperasi

Ketua SPPG Gununglurah, Yusuf, mengakui kesalahan pihaknya dalam insiden viral tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dan kurangnya koordinasi.

“Atas kejadian ini, kami terima keputusan untuk dihentikan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujarnya.

Dukha menegaskan, langkah tegas ini diambil untuk mencegah kasus serupa terjadi di Banyumas. Ia mengingatkan, di sejumlah daerah lain sudah muncul kasus keracunan MBG akibat kelalaian pengelolaan.

“Kalau ada menu MBG yang tidak layak, jangan ragu laporkan. Kami akan membuka kanal pengaduan khusus untuk menampung keluhan masyarakat,” pungkasnya.