Gelombang PHK Tertinggi di Indonesia Terjadi di Jateng, Wakil Ketua DPRD Desak Pemerintah Bergerak Cepat

METROJATENG.COM, SEMARANG – Jawa Tengah kini menjadi daerah dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia. Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 10.965 pekerja kehilangan mata pencaharian. Fakta ini menyalakan lampu merah bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil langkah konkret.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho, menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut. Menurutnya, ribuan pekerja yang terdampak berisiko menambah beban sosial dan memicu masalah baru jika tidak segera ditangani.

“Lonjakan PHK harus dijawab dengan kebijakan nyata dan pro pekerja. Jangan biarkan ribuan orang kehilangan arah hanya karena pemerintah lamban merespon,” ujarnya.

Setya Arinugroho menilai krisis paling serius menimpa industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sektor yang selama ini menjadi tulang punggung tenaga kerja di Jateng. Banyak pabrik dinilai gagal beradaptasi dengan teknologi baru dan tren pasar global. Akibatnya, daya saing menurun drastis.

“Masalah industri TPT ini bukan sekadar teknis, tapi sistemik. Banyak pabrik masih menggunakan pola lama, sementara pasar menuntut efisiensi dan fleksibilitas tinggi. Regulasi juga belum sepenuhnya ramah terhadap perkembangan digital,” jelasnya.

Satgas PHK

Selain itu, lemahnya koneksi antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri turut memperparah keadaan. Banyak lulusan sekolah kejuruan dianggap belum siap kerja, sehingga investor ragu menanamkan modal baru di Jateng.

Untuk mengatasi situasi ini, ia mendorong pembentukan satuan tugas (task force) khusus PHK dan ketenagakerjaan. Satgas ini diharapkan bisa bertindak cepat dalam menangani kasus PHK, menjaga hak pekerja, serta membuka ruang dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Jangan biarkan pekerja yang kena PHK menunggu tanpa kepastian. Negara harus hadir dengan solusi, bukan sekadar aturan,” tegasnya.

Selain satgas, Arinugroho menekankan pentingnya memperkuat pendidikan vokasi, mendorong UMKM sebagai penyerap tenaga kerja alternatif, serta melakukan diversifikasi industri di Jawa Tengah. Menurutnya, potensi logistik, pengolahan pangan, hingga industri kreatif masih sangat besar dan bisa menjadi penopang ekonomi baru.

“Ketergantungan pada tekstil terlalu berisiko. UMKM dan sektor lain harus diberi ruang berkembang. Jika difasilitasi, mereka bisa menjadi penyelamat di tengah krisis,” pungkasnya.