Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen, Nurhadi: Ekonomi Tumbuh, Pekerja Tumbang

METROJATENG.COM, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang menembus angka 5,12 persen menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Ia menilai keberhasilan di atas kertas itu justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, di mana gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus menghantam berbagai sektor, upah stagnan, dan lapangan kerja layak semakin sulit didapat.

“Data tumbuh, tapi pekerja tumbang. Kami menerima laporan PHK di sektor manufaktur, logistik, hingga digital. Pertanyaannya sederhana: pertumbuhan ini tumbuh untuk siapa?” ujar Nurhadi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB atas dasar harga berlaku pada kuartal II 2025 mencapai Rp5.947 triliun, sementara PDB harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding kuartal I 2025 (4,87 persen) dan kuartal II 2024 (5,05 persen). Namun bagi Nurhadi, statistik tersebut hanya memberi separuh cerita.

“Ukuran pertumbuhan sejati bukan hanya PDB, tetapi sejauh mana keluarga pekerja bisa mencicil rumah, membeli bahan pokok, menyekolahkan anak, dan memiliki jaminan hari tua,” tegas legislator asal Jawa Timur VI ini.

Ia menyebut kondisi sekarang sebagai “krisis ketimpangan naratif”, pemerintah mengumandangkan keberhasilan ekonomi, sementara banyak pekerja justru dihantui ketidakpastian kerja dan melemahnya daya beli.

Nurhadi mendesak pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS, untuk menyajikan data ekonomi yang terintegrasi dengan kondisi ketenagakerjaan. Tujuannya, publik bisa melihat gambaran utuh dampak kebijakan ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari.

Selain itu, ia mendorong audit menyeluruh di sektor padat karya yang terdampak gelombang PHK, percepatan pelatihan vokasi, dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi tenaga kerja di era digital. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga perlu diperkuat agar menjadi perlindungan nyata, bukan sekadar formalitas.

“Rakyat tidak hidup dari statistik. Mereka hidup dari upah, pekerjaan, dan rasa aman. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengurus angka, sementara denyut nadi ekonomi rakyat makin lemah,” tutup Nurhadi.