25 Ribu Warga Jateng Ikut Pelatihan Gratis Setiap Tahun, Siap Bersaing di Dunia Kerja

METROJATENG.COM, SEMARANG – Balai Latihan Kerja (BLK) di Jawa Tengah terus menjadi andalan bagi puluhan ribu warga untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaiki taraf hidup. Tak kurang dari 25 ribu orang setiap tahunnya mengikuti berbagai pelatihan di 37 BLK yang tersebar di seluruh provinsi, mulai dari milik pemerintah pusat hingga komunitas pesantren dan swasta.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, pelatihan-pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Terbukti, pada Maret 2025, angka kemiskinan di Jateng berhasil turun menjadi 9,48 persen, menandai penurunan 0,10 persen dari September 2024.

“Setiap tahun, sekitar 20 hingga 25 ribu peserta memanfaatkan layanan pelatihan kerja. Jika ditotal, kapasitas seluruh BLK sebenarnya bisa mencapai 40 ribu orang,” kata Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz.

Yang menarik, tingkat keterserapan lulusan BLK ke dunia kerja mencapai 80 hingga 90 persen, menjadikan program ini salah satu motor penggerak pengentasan kemiskinan yang efektif. Ragam pelatihan yang ditawarkan pun sangat luas dan mengikuti kebutuhan industri.

Contohnya, BLK Industri Cilacap menyediakan pelatihan otomotif, las, manufaktur, hingga kelistrikan. Di BLK Klampok Banjarnegara, peserta bisa mempelajari budidaya pertanian, perikanan, menjahit, hingga peternakan. Sementara itu, dua BLK di Kota Semarang menawarkan pelatihan di bidang kepariwisataan, bahasa asing, barista, hingga digital marketing.

“Pelatihan yang kami rancang selalu berdasarkan kebutuhan industri. Kami melakukan analisis kebutuhan pelatihan (TNA) bersama pelaku usaha agar lulusannya benar-benar dibutuhkan,” jelas Aziz.

Tidak hanya fokus pada pelatihan tatap muka, Disnakertrans juga menghadirkan Mobile Training Unit (MTU) — pelatihan keliling dengan mobil boks berisi peralatan pelatihan yang menyasar langsung ke desa-desa miskin.

Semua pelatihan yang diberikan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dilaksanakan secara gratis. Peserta hanya perlu mendaftar melalui aplikasi yang disediakan.

Mayoritas peserta berasal dari keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, warga umum juga tetap bisa ikut serta dalam pelatihan, terutama jika berasal dari wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.