Harga Gabah Meroket, DPR Desak Revisi HET Beras Karena Petani Dirugikan, Konsumen Tak Diuntungkan

METROJATENG.COM, JAKARTA – Gejolak harga gabah di tingkat petani yang kini menembus Rp7.000 per kilogram memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menuntut pemerintah segera merevisi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras demi menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok pangan.

Menurut Slamet, harga beras di lapangan sudah jauh melampaui batas HET yang saat ini berlaku. “Jika HET dibiarkan stagnan, petani sebagai produsen utama justru tertekan, pedagang pun ikut kesulitan, sementara konsumen tetap harus menanggung harga yang tinggi,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Data terbaru menunjukkan bahwa harga beras premium secara nasional telah mencapai rata-rata Rp16.602 per kilogram, sementara beras medium berada di kisaran Rp14.317 per kilogram. Bandingkan dengan HET yang masih dipatok Rp14.900 untuk premium dan Rp12.500 untuk medium.

Ketimpangan Harga Picu Ketidakadilan

Slamet menegaskan, kebijakan pangan tidak boleh bersifat kaku dan harus responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Revisi HET, menurutnya, harus dilakukan dengan pendekatan berbasis data terbaru agar tidak menciptakan distorsi harga yang merugikan salah satu pihak.

“Kita butuh regulasi yang berpihak pada keadilan. Jangan sampai petani dibiarkan bertarung sendiri di tengah fluktuasi harga, sementara konsumen tetap tak terlindungi dari permainan pasar,” tegasnya.

Selain menyoroti soal HET, Slamet juga menyinggung maraknya praktik curang berupa pengoplosan beras, yakni mencampur beras premium dan medium lalu menjualnya dengan label menyesatkan. Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku oplosan dengan sanksi pidana.

“Ini bukan cuma urusan administratif. Ini adalah kejahatan yang mencederai kepercayaan publik dan merusak ekosistem pangan nasional,” kata Slamet.

Slamet menyerukan perlunya penguatan sistem pengawasan distribusi pangan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif aparat hukum agar distribusi beras nasional berjalan transparan dan adil.

“Jika pemerintah serius membangun sistem pangan yang berkeadilan, maka kebijakan seperti HET harus direvisi secara bijak dan pengawasan harus diperketat. Petani, pedagang, dan konsumen semuanya harus terlindungi secara seimbang,” pungkasnya.