Pendidikan Gratis Belum Siap Diterapkan Menyeluruh, DPR RI Soroti Tantangan di Daerah

METROJATENG.COM, YOGYAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Obon Tabroni, menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan persiapan matang, terutama di daerah dengan kondisi fiskal dan infrastruktur yang beragam.

Dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Obon mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi. Mulai dari ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah hingga kesiapan sarana prasarana pendidikan, menjadi hambatan nyata dalam penerapan kebijakan pendidikan gratis secara menyeluruh.

“Jogja tidak bisa disamaratakan. Bantul dan Sleman punya tantangan yang berbeda dibanding Kota Yogyakarta. Disparitas fiskal ini harus jadi perhatian,” ujar Obon.

Ia juga menyoroti peran sekolah swasta, termasuk yang berada di bawah Kementerian Agama. Menurutnya, banyak lembaga pendidikan swasta yang sudah mandiri dan memiliki standar layanan tinggi. Jika kebijakan pendidikan gratis diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing sekolah, maka dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pendidikan yang sudah berjalan baik.

“Kalau semua disamaratakan, sekolah-sekolah dengan standar tinggi bisa terdampak. Jangan sampai yang sudah bagus justru turun mutunya karena skema pembiayaan tidak sesuai,” jelasnya.

Tak hanya soal biaya, Obon menyebut problematika pendidikan di daerah juga menyangkut kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas pendukung. Untuk itu, BAM DPR RI menilai implementasi putusan MK harus dibarengi dengan evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.

“Kita perlu lihat juga kondisi guru, alat peraga, kurikulum, sampai infrastruktur sekolah. Ini reformasi besar yang harus terintegrasi,” tegas legislator Dapil Jawa Barat VII itu.

Sebagai langkah konkret, Obon mendorong agar aspirasi dari daerah menjadi bahan penting dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar komisi di DPR dan lintas kementerian untuk memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.

“Putusan MK ini bisa jadi momentum untuk pembenahan sistem pendidikan nasional. Tapi harus dirancang dengan cermat agar tidak menimbulkan masalah baru di lapangan,” pungkas politisi Partai Gerindra tersebut.