38 Ribu Sudah Kena PHK, DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat

METROJATENG.COM, JAKARTA – Kekhawatiran akan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia mulai menyedot perhatian serius parlemen. Wakil Ketua DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa, mendesak pemerintah untuk tidak sekadar memantau, tapi langsung bergerak cepat sebelum jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian.

Peringatan ini muncul menyusul pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut potensi PHK besar-besaran bisa terjadi akibat tekanan ekonomi global, turunnya daya beli masyarakat, dan ketidaksiapan industri dalam negeri menghadapi era digitalisasi.

“Ini alarm keras. Kalau hanya jadi prediksi tanpa langkah konkret, kita tinggal tunggu waktunya saja sampai ekonomi rakyat benar-benar runtuh,” kata Saan, Rabu (25/6/2025), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurutnya, DPR bersama pemerintah tidak bisa lagi menunggu. Semua pihak, dari Badan Anggaran hingga komisi-komisi terkait, diminta turun tangan menyusun strategi yang realistis dan bisa dijalankan segera. Fokus utamanya adalah satu, yaitu cegah PHK puluhan ribu pekerja.

38 Ribu Terkena PHK

Hingga kuartal pertama 2025, lebih dari 38.000 pekerja telah terkena PHK, mayoritas dari sektor manufaktur dan tekstil. Prediksi dari Apindo lebih mengerikan, angka tersebut bisa melonjak dua kali lipat di akhir tahun, jika tak ada kebijakan penyelamat dari pemerintah.

Sementara itu, pemerintah mengklaim tengah menargetkan 67.800 lapangan kerja baru sebelum akhir tahun. Namun banyak pengamat menilai angka itu tidak cukup untuk menahan gelombang PHK yang sudah di ambang pintu.

“Bukan soal janji menciptakan lapangan kerja saja. Kita butuh data konkret dan respons kebijakan yang adaptif. Kalau tidak, kita bisa kehilangan kendali,” ujar Saan.

Dalam waktu dekat, DPR akan mendesak pemerintah menyusun peta jalan mitigasi PHK. Ini termasuk insentif pajak untuk industri padat karya, stimulus pelatihan ulang bagi tenaga kerja yang terdampak digitalisasi, serta perlindungan sosial menyeluruh bagi korban PHK.

“Kalau terus dibiarkan, bukan cuma PHK yang membesar. Kita juga akan berhadapan dengan lonjakan kemiskinan dan gejolak sosial,” tegas Saan.