MBG Dibagikan Bahan Mentah, DPR : Dikhawatirkan Berubah Jadi “Bagi-Bagi Sembako”

METROJATENG.COM, JAKARTA – Program unggulan Pemerintah bertajuk Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, bantuan yang seharusnya hadir dalam bentuk makanan siap konsumsi bagi pelajar, justru dibagikan dalam bentuk bahan mentah, mirip dengan bantuan sosial sembako.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengkritik pelaksanaan program ini yang terjadi di sejumlah sekolah di Tangerang Selatan. Dalam foto-foto yang viral di media sosial, paket MBG terlihat berisi jeruk, pisang, telur puyuh, ikan asin, beras, dan kacang tanah, semuanya belum diolah.

“Kalau seperti ini, apa bedanya dengan program sembako? MBG kan dimaksudkan untuk memberikan makanan siap saji kepada anak-anak sekolah, bukan malah membebani mereka untuk memasak sendiri,” kata Nurhadi.

Menurut politisi Fraksi NasDem ini, pembagian bahan mentah tanpa panduan teknis justru menyimpang dari semangat awal program. Ia menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab harus segera melakukan evaluasi dan memberikan kejelasan teknis, terutama dalam masa libur sekolah.

Sementara itu, Kepala SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur (Yasmit), A. Basiro, membenarkan bahwa pihaknya membagikan MBG dalam bentuk bahan mentah kepada 4.075 siswa di 18 sekolah. Alasannya, karena saat ini sekolah tengah libur dan sulit mengelola dapur umum untuk makanan siap saji.

Basiro menyebut pembagian bahan mentah dilakukan demi menghindari makanan kemasan yang berpotensi mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan. Namun, Nurhadi menilai alasan tersebut tidak cukup.

“Jangan sampai niat baik program ini justru gagal menyentuh sasaran. Masyarakat tidak semua punya alat masak atau tahu bagaimana mengolah makanan tersebut. Ini bukan intervensi gizi, ini pengalihan beban,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah mengeluarkan kebijakan pembagian MBG dalam bentuk bahan mentah. Ia mengatakan bahwa petunjuk teknis untuk masa liburan sekolah tengah disusun, dan MBG sebaiknya dialihkan sementara ke kelompok rentan lain seperti ibu hamil dan balita.

Menanggapi hal itu, Nurhadi meminta agar pelaksana di lapangan tidak memaksakan distribusi MBG saat tidak memungkinkan. Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi antara pelaksana teknis dan DPR RI sebagai mitra pengawas program.

“Kalau memang libur, ya tunda dulu. Jangan ugal-ugalan hanya demi menyerap anggaran. Program seperti ini harus disusun dengan matang, bukan hanya sekadar mengejar output,” tegasnya.

Nurhadi juga meminta agar ke depan BGN lebih responsif dan transparan terhadap masyarakat. Ia mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya berbasis pada data dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial lapangan.

“Jangan sampai jargon ‘berbasis pangan lokal’ hanya jadi tameng dari pelaksanaan yang asal-asalan. Negara harus hadir lewat program yang jelas, terukur, dan tidak menyulitkan masyarakat,” tutupnya.