Koperasi Desa Merah Putih Dapat Lampu Hijau dari DPR, Menkop: Ini Gerakan Ekonomi Rakyat Sesungguhnya!

METROJATENG.COM, JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyambut dukungan ini dengan antusias dan menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas dan efektivitas pelaksanaan program yang diyakini bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa.

“Kami sepakat bahwa program ini harus kredibel, terstruktur, dan minim risiko. Tujuan kita jelas,meningkatkan kesejahteraan warga desa dan menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Menkop.

Menkop menekankan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih bukan saingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan mitra strategis. Jika BUMDes adalah milik pemerintah desa, maka Kopdes benar-benar milik warga desa.

“Kopdes harus jadi sumber manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa,” tegasnya.

Lebih jauh, Menkop menargetkan Kopdes menjadi pusat distribusi, produksi, hingga industri desa. Sebagai langkah awal, 80 Kopdes Merah Putih akan dijadikan percontohan untuk mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan karakter tiap desa.

“Desa jangan hanya jadi pasar atau konsumen. Mereka harus bangkit jadi produsen,” lanjutnya.

Dari sisi pendanaan, Menkop menjelaskan bahwa plafon kredit yang disiapkan mencapai Rp3 miliar lebih per koperasi, tergantung dari proposal bisnisnya. Skema pembiayaan masih digodok bersama Kemenkeu, KemenBUMN, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya.

Jangan Sekadar Target, Utamakan Kualitas dan Partisipasi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengingatkan agar program ini tidak hanya mengejar angka dan kuantitas. “Kita ingin pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis penguatan kapasitas warga desa. Bukan program top-down,” ujarnya.

Nurdin juga menegaskan bahwa koperasi desa harus tumbuh sebagai gerakan ekonomi rakyat, bukan hanya proyek pemerintah. “Koperasi yang baik harus dikelola profesional, punya pengurus yang lengkap, sistem yang transparan, dan benar-benar menjalankan usaha,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kopdes Merah Putih juga diharapkan bisa menjawab kebutuhan riil masyarakat desa, seperti akses pembiayaan terjangkau, kebutuhan pokok dengan harga bersahabat, hingga layanan kesehatan dasar melalui gerai-gerai koperasi.

Program ini digadang menjadi tonggak penting dalam membangun kemandirian desa. DPR mendorong pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran Kemenkop guna mendukung percepatan program ini, sekaligus mengusulkan agar sektor koperasi mendapat prioritas utama dalam pemerintahan 2024–2029.

“Kita ingin Kopdes Merah Putih tumbuh sebagai lembaga ekonomi lokal yang benar-benar dimiliki dan dipercaya oleh warga desa sendiri,” tutup Nurdin.