Bupati Magelang Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Jalur Pendidikan dan Kesehatan

METROJATENG.COM, MAGELANG – Pemerintah Kabupaten Magelang mengangkat strategi baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi pilar utama dalam memutus rantai kemiskinan yang masih membelenggu sebagian warga.

“Kita harus mulai dari pendidikan. Di situlah perubahan mindset dan masa depan generasi Magelang ditentukan,” ujarnya.

Bupati juga memaparkan bahwa pendekatan berbasis data akan memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan. Data akan diklaster berdasarkan wilayah desa agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan lebih terstruktur.

“Kita buat klaster desa berdasarkan desil ekonomi, sehingga setiap intervensi memiliki arah yang jelas. Ini kerja kolaboratif, bukan hanya tanggung jawab bidang sosial,” imbuh Grengseng.

Tak hanya pendidikan dan kesehatan, sektor lain seperti pertanian dan pemberdayaan ekonomi keluarga juga diminta untuk ikut ambil bagian dalam program pengentasan ini. Ia menegaskan, kunci keberhasilan ada pada pendamping PKH yang menjadi ujung tombak di lapangan.

“Mereka yang mendampingi langsung penerima manfaat, mereka yang tahu kebutuhan sebenarnya. Kita andalkan mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi, menjelaskan bahwa kegiatan sarasehan ini menjadi ruang diskusi dan perumusan strategi optimal PKH. Ia menyebutkan bahwa indeks pembangunan keluarga saat ini berada di angka 63,83 (kategori cukup baik), dan ditargetkan naik di atas 70 dalam waktu dekat.

“Kami masih harus bekerja keras, terutama dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan pembangunan manusia yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Tantangan pembangunan manusia juga masih besar, meski indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Magelang pada 2024 telah mencapai 72,10 (kategori tinggi), dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 0,63%.

Dari data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) per April 2025, tercatat 65.415 warga menjadi penerima manfaat PKH, dengan rasio pendamping sebanyak 350–400 orang per petugas.