Pemekaran Jasela Mengemuka, DPRD Jateng Dorong Dialog dan Kajian Komprehensif

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Gagasan pembentukan Daerah Khusus Jateng Selatan (Jasela) yang dilontarkan Senator DPD RI, Dr.Abdul Kholik, mulai menuai perhatian publik. Wacana yang digadang-gadang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Jawa Tengah ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho SH.

Politikus muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak menolak, namun juga belum sepenuhnya mendukung usulan tersebut. Ia menilai, segala keputusan strategis seperti pemekaran wilayah harus berbasis pada data dan kajian ilmiah yang mendalam.

“Konsepnya, semakin kecil wilayah, perhatian bisa lebih intens. Tapi kita tidak boleh gegabah. Harus ada bukti empiris bahwa pemekaran akan membuat wilayah lebih strategis,” jelasnya, Selasa (6/5/2025).

Ia juga menyoroti peran dan ketergantungan daerah terhadap anggaran dari pemerintah provinsi. Menurutnya, penting untuk dikaji apakah kabupaten/kota yang diusulkan masuk dalam Jasela benar-benar siap mandiri secara fiskal.

“Dengan kekuatan 7–10 wilayah kabupaten/kota, kita perlu lihat seberapa besar biaya operasional pemerintahannya dan sejauh mana mereka bergantung pada APBD provinsi,” kata mantan anggota DPRD Banyumas ini.

Setya Ari menambahkan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jawa Tengah saat ini mencapai Rp15 triliun, sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Dengan regulasi baru, 60% dari pajak tersebut kembali ke daerah, dan 40% ke provinsi.

Sinkronisasi Program Jadi Kunci

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jateng ini menekankan pentingnya sinkronisasi program antara daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak hanya terletak pada wilayah, tapi juga pada harmonisasi kebijakan dari berbagai level pemerintahan. Mengingat semua kepala daerah mempunyai visi-misi masing-masing yang harus diwujudkan, begitu pula dengan gubernur dan presiden, sehingga harus ada benang merah yang menghubungkan semua program-program tersebut.

“Tantangan terbesar sekarang adalah sinkronisasi program, baik bottom up maupun top down. Mari bersama-sama keroyokan menuntaskan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian, karena ini membutuhkan effort yang besar,” ucapnya.

Pada sektor pertanian misalnya, lanjut Setya Ari, banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari persoalan pupuk hingga minimnya SDM, karena semakin langka anak-anak muda yang mau turun ke sawah. Sebaliknya, bagi pengembang yang masih kekurangan lahan untuk membangun perumahan, kondisi ini akan dimanfaatkan untuk membeli lahan. Sikap apriori petani terhadap keberlangsungan lahan, menjadi celah tersendiri yang bisa digarap oleh pihak lain.

“ Lima tahun bukanlah waktu yang panjang, semua kabupaten/kota mempunyai problem masing-masing, propinsi juga mempunyai problem sendiri. Saya tidak anti pemekaran, tetapi semua wacana harus ada basis pertimbangan ilmiahnya, sehingga perlu duduk bersama untuk mendiskusikan, supaya menghasilkan langkah-langkah yang solutif,” pungkasnya.