Semua Fraksi DPRD Banyumas Sepakat Evaluasi Tunjangan
METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Polemik tunjangan anggota DPRD Banyumas akhirnya menemukan titik terang. Setelah Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap, lima fraksi lainnya juga resmi mendukung evaluasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024 tentang keuangan pimpinan dan anggota DPRD Banyumas.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan gabungan fraksi pada Minggu (21/9/2025) malam, yang dihadiri para ketua fraksi DPRD. Adapun fraksi yang turut menyetujui langkah evaluasi tersebut yakni PKB, Gerindra, PKS, Golkar, serta PDN (PAN, Demokrat, NasDem).
Ketua Fraksi PKS, Dedy Supriyanto, menyampaikan bahwa ada lima poin utama yang menjadi komitmen bersama, yakni:
-
Mendukung evaluasi Perbup Nomor 9 Tahun 2024.
-
Terbuka terhadap aspirasi publik dan patuh pada aturan hukum.
-
Meningkatkan kinerja serta pengawasan terhadap kebijakan publik.
-
Melaksanakan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih.
-
Menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Banyumas.
“Kami sangat menyadari posisi sebagai wakil rakyat. Karena itu, kami terbuka pada aspirasi masyarakat dan akan mengedepankan empati dalam setiap kebijakan,” terang Dedy, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, perbedaan pandangan publik terkait Perbup tersebut harus dijadikan momentum bagi DPRD untuk memperbaiki kinerja legislasi, pengawasan, dan anggaran. “Kami ingin memastikan semua kebijakan berpihak pada rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi PKB Woro Silistiyono, Ketua Fraksi Gerindra Ir Budiyono, Ketua Fraksi PKS Dedy Supriyanto, Ketua Fraksi Golkar Arief Dwi Kusuma Wardhana, serta Ketua Fraksi PDN Iwan Supriyanto.
“Kami berharap sikap bersama ini menjadi titik akhir dari polemik tunjangan DPRD, sekaligus titik awal konsolidasi agar dewan bisa bekerja lebih maksimal demi Banyumas,” kata Dedy.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan juga telah menyatakan komitmen serupa. Dengan demikian, seluruh fraksi di DPRD Banyumas kini resmi satu suara. Pimpinan DPRD pun langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Banyumas untuk melakukan evaluasi atas Perbup tersebut.
Comments are closed.