Pemprov Jateng Tanggap, Lakukan Berbagai Upaya Bantu Mantan Pekerja Sritex Pasca PHK

METROJATENG.COM, SEMARANG – Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di PT Sritex Sukoharjo mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemprov Jateng melakukan serangkaian upaya untuk meringankan beban sosial yang ditimbulkan akibat PHK massal ini, mulai dari menjembatani komunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan kurator, membuka peluang kerja, hingga memberikan pelatihan kewirausahaan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen untuk memastikan hak-hak pekerja yang terdampak PHK segera dipenuhi. “Langkah pertama yang kami ambil adalah mengirimkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ke Jakarta untuk memastikan hak-hak mereka, terutama Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemutusan Kerja, bisa segera dibayarkan sebelum Lebaran,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga menambahkan bahwa Pemprov telah menjalin komunikasi dengan sembilan perusahaan yang siap menampung pekerja dari PT Sritex. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di sektor garmen, sepatu, dan rokok, dan mereka bersedia menyerap tenaga kerja dengan usia maksimal 45 tahun.

“Tentunya, kami juga berusaha agar pekerja yang tidak memenuhi syarat untuk diterima di perusahaan lain tetap memiliki peluang untuk bekerja. Oleh karena itu, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada mereka yang ingin mandiri,” lanjut Luthfi.

Tak hanya itu, Pemprov juga mempercepat koordinasi terkait hak-hak pekerja, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon, dengan pihak kurator yang masih menyelesaikan proses administrasi aset perusahaan.

Melalui langkah-langkah ini, Pemprov Jateng berharap dampak sosial dari PHK ini dapat diminimalisir dan para pekerja dapat segera mendapatkan solusi yang membantu mereka kembali produktif. Pemprov juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan proses ini berjalan lancar.