Transaksi Digital Tahun 2024 Di Jateng Meningkat, QRIS masih Mendominasi 385,12%

METROJATENG.COM, SEMARANG – Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital di Jawa Tengah tetap mengalami  pertumbuhan yang signifikan. Hal ini karena  didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal.

“Sepanjang tahun 2024, pembayaran digital terus meningkat dari berbagai kanal dan instrumen digital,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra dalam media briefing. Senin (17/2/2025) di kantornya.

Dijelaskan pembayaran digital menggunakan Uang Elektronik (UE) mencapai 409,9 juta transaksi dengan pertumbuhan nilai transaksi meningkat 18,73% (yoy) mencapai Rp30,6 triliun. Transaksi QRIS tercatat sebanyak 411,3 juta transaksi dan mencapai Rp40,7 triliun atau meningkat 385,12% (yoy) dengan jumlah pengguna 7,63, serta jumlah merchant 3,62 juta yang didominasi oleh UMKM.

Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu debit, kredit dan ATM mencapai Rp656,9 triliun. Sementara itu, dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel masuk ke Jawa Tengah yang diproses melalui BI-FAST mencapai 331,3 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp685,3 triliun atau tumbuh 54,3% (yoy). Transaksi ritel lainnya yang diproses melalui  SKNBI tercatat Rp109 triliun. Selain itu, transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS turut tumbuh mencapai Rp653 triliun.

Peluasan akseptasi transaksi keuangan digital sejalan dengan penguatan aspek pelindungan konsumen yang dilakukan bersama OJK Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk edukasi bersama dan koordinasi penanganan pengaduan konsumen, Penguatan aspek digitalisasi turut dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Sepanjang 2024, seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah berhasil mempertahankan status digital dengan rata-rata indeks ETPD 96,25%,”  tambahnya

Dari sisi digitalisasi belanja daerah, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah mengalami peluasan dengan 34 Pemda telah menerbitkan Perkada KKI dan 27 Pemda telah mengimplementasikan KKI.

Sementara itu, dari sisi penerimaan daerah nontunai, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah menggunakan kanal digital (QRIS, Internet/Mobile Banking dan e-commerce) meningkat dengan rata-rata penerimaan kanal digital mencapai 69,06%.

“Komitmen peluasan ETPD diperkuat pada High Level Meeting TP2DD Jawa Tengah (12 Februari 2025),” katanya.

Sesuai arahan Pj. Gubernur Jawa Tengah, kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi  Jateng, Pemerintah Daerah dan Bank Jateng akan mendorong ETPD melalui peluasan implementasi KKI untuk belanja daerah, peluasan kanal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) secara nontunai serta optimalisasi realisasi penerimaan PDRD nontunai dan penguatan inovasi dan layanan bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Ditambahkan stabilitas sistem pembayaran dijaga melalui ketersediaan uang Rupiah yang cukup dan layak edar. Arus uang kartal yang keluar (outflow) dari Bank Indonesia Jateng mengalami penurunan  6% dari Rp33,3 Triliun di tahun 2023 menjadi Rp31,2 Triliun di tahun 2024.  Salah satu faktor penyebab penurunan outflow ini adalah peningkatan elektronifikasi transaksi.

Seiring dengan penurunan jumlah uang kartal yang keluar, arus uang kartal yang masuk (inflow) ke Bank Indonesia Jateng  secara total juga turun 7% dari Rp38,4 Triliun di tahun 2023 menjadi Rp35,9 Triliun di tahun 2024.

“Bank Indonesia terus melakukan upaya peningkatan literasi mengenai Rupiah dan Sistem Pembayaran di Indonesia,” ungkap Rahmat. Pada tahun 2024 telah dilakukan edukasi daring dan luring dengan total target mencapai 6.506.879 orang. Tingkat literasi Rupiah berdasarkan hasil survei awareness masyarakat terhadap nilai Cinta Bangga dan Paham Rupiah di wilayah kerja Bank Indonesia Jateng mencapai indeks 78,96 (level 2/kategori Baik).