Metro Jateng
Berita Jawa Tengah

Kesimpulan Sidang PHPU Tim Hukum Ganjar-Mahfud Soroti Pelanggaran Etika dan Nepotisme

0

METROJATENG.COM, JAKARTA – Pelanggaran etika dan nepotisme menjadi poin utama dalam kesimpulan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang disampaikan tim kuasa hukum Ganjar-Mahfud. Pelanggaran yang dinilai prinsipil tersebut membuat harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyampaikan, dalam dokumen kesimpulan tersebut terdapat beberapa kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk disimak majelis hakim konstitusi.

“Pelanggaran etika yang terjadi dengan kasat mata. Pelanggaran etika terlihat dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melanggengkan syarat pencalonan untuk anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Kalau membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat”, kata Todung usai menyerahkan kesimpulan sidang PHPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (16/4/2024).

Menurut Todung, pelanggaran-pelanggaran ini yang menjadikan Pilpres 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pelanggaran dimaksud, di antaranya, pelanggaran etika, dan nepotisme.

Pelanggaran nepotisme yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan anaknya dalam Pilpres 2024. Aksi nepotisme kepala negara tersebut dinilai melanggar TAP MPR yang melarang adanya praktik nepotisme dalam pemilihan umum.

“Ada banyak undang-undnang yang melarang nepotisme dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya itu adalah bagian dari nepotisme”, ucapnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.