METROJATENG.COM, MAKASAR – Kelancaran kegiatan dan sasaran target vaksinasi COVID-19 bisa sangat dipengaruhi oleh berita bohong atau hoaks yang menyebar di masyarakat. Padahal vaksinasi sangat penting untuk melindungi masyarakat pada situasi pandemi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar.
“Kita memang harus melawan hoaks ini. Tapi sebetulnya yang utama, ketika kita melihat hoaks ini amat sangat mempengaruhi capaian vaksin, terutama booster,” kata Yunita secara daring
dalam acara Diskusi Terbatas berjudul ‘Komunikasi Risiko untuk Mewujudkan Vaksinasi COVID-19 yang Inklusif’, yang diadakan Kemitraan Australia – Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) bekerja sama dengan Katadata di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/8/2022).
Turut hadir secara langsung dalam diskusi terbatas tersebut antara lain Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Selatan, Arman Bausat yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Junaedi B. yang mewakili Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Dyah Puspita Dewi,
dan Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadhan.
Adapun narasumber lain yang hadir secara online antara lain Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi D.I Yogyakarta, M. Agus Priyanta yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan.
Yunita mengungkapkan, ada faktor-faktor tertentu di masyarakat yang menjadikan vaksin dianggap sebuah hoaks. Misalnya, ketika mereka tidak merasakan dampak dari COVID-19 maka tidak perlu mendapatkan vaksin booster.
“Kemudian ada juga yang bicara bagaimana kaitannya dengan kehalalan. Nah tentu ini harus kita tangkis, harus kita hadapi dengan cara yang berbeda-beda. Kalau yang terkait vaksin itu halal atau tidak, kita mencoba untuk menggandeng MUI misalnya untuk menjelaskan,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah daerah terus menyosialisasikan manfaat dari vaksin, salah satunya untuk meminimalisir tingkat keparahan ketika tertular virus. “Itu harus ada data yang kita sampaikan, karena kalau mereka tidak vaksin kemudian penyakitnya menjadi lebih parah akhirnya berujung pada meninggal dunia,” tuturnya.
Menurut Yunita, harus ada data dan fakta yang ditunjukkan pada masyarakat, salah satunya terkait angka kematian yang tinggi terhadap masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Ini juga merupakan bagian dari upaya melakukan komunikasi risiko dalam menghadapi tantangan-tantangan penyakit di masa depan.
Melalui Kemitraan Australia – Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP), Pemerintah Australia telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi dan kabupaten, organisasi masyarakat sipil dan media untuk meningkatkan kualitas komunikasi risiko
terkait penanganan COVID-19.
Dalam rangka mendorong peran komunikasi risiko untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia-Australia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) menyelenggarakan diskusi terbatas
bersama pemerintah daerah di tiga provinsi lain, yaitu Jawa Tengah, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Diskusi terbatas ini bertujuan untuk mengembangkan praktik baik penyelenggaraan vaksinasi, serta membuka kemudahan akses dan pelayanan yang tepat bagi penyandang disabilitas dan kelompok lansia melalui peran komunikasi risiko. Acara diskusi terbatas ini melibatkan empat
provinsi dan 16 kabupaten/kota di Indonesia.
Komunikasi risiko sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan nasional menjadi hal penting dalam konteks mendorong kegiatan vaksinasi di masyarakat. Mengingat,
pemerataan program vaksinasi masih menghadapi tantangan di berbagai daerah, salah satunya terkait akses vaksin bagi kelompok rentan.(ris)
