Penerimaan Pajak DJP Jateng I Tembus Rp32 Triliun, Tumbuh 24,23 Persen
METROJATENG.COM, SEMARANG – Kinerja penerimaan pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I menunjukkan tren positif. Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp32,02 triliun atau tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi tersebut setara 77,04 persen dari target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp41,56 triliun. Capaian ini juga melampaui proyeksi Januari-Oktober 2026 sebesar Rp31,03 triliun, dengan selisih positif Rp986,34 miliar atau 3,18 persen.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kinerja penerimaan pajak yang tetap terjaga hingga memasuki penghujung tahun.
“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan telah mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini,” ujar Arif dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11).
Bahkan, khusus pada Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun. Angka tersebut lebih tinggi Rp75,99 miliar dibandingkan proyeksi penerimaan pada bulan tersebut.
Dari berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp19,45 triliun. Penerimaan dari kelompok pajak ini tumbuh 36,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas menyumbang Rp13,09 triliun atau tumbuh 30 persen. Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp37,90 miliar, tumbuh 23,16 persen.
Di sisi lain, pos Pajak Lainnya masih mencatatkan realisasi minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79 persen.
Industri Jadi Penopang Utama
Dilihat dari kontribusi sektoral, penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I masih sangat ditopang aktivitas industri. Lima sektor utama menyumbang 88,21 persen dari total penerimaan hingga Oktober 2026.
Berdasarkan data ALCO Regional Kanwil DJP Jawa Tengah I periode Januari-Oktober 2026, sektor industri mendominasi dengan kontribusi 53,19 persen atau setara Rp17,03 triliun. Sektor ini juga mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi, yakni 33,3 persen.
Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi Rp6,43 triliun atau 20,07 persen dari total penerimaan, dengan pertumbuhan 20,4 persen.
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang Rp2,93 triliun atau 9,15 persen, tumbuh 16,7 persen.
Sementara itu, sektor aktivitas keuangan dan asuransi berkontribusi Rp1,07 triliun atau 3,34 persen, tetapi mengalami kontraksi 6,7 persen. Kontraksi juga terjadi pada sektor konstruksi yang menyumbang Rp788,77 miliar atau 2,46 persen, dengan pertumbuhan negatif 16,7 persen.
Menghadapi sisa waktu tahun anggaran 2026, Arif mengajak wajib pajak memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Program tersebut diharapkan dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan, sekaligus memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemanfaatan program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perpajakan, program, maupun layanan DJP dapat mengakses laman www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak 1500 200.
SEMARANG – Kinerja penerimaan pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I menunjukkan tren positif. Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp32,02 triliun atau tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi tersebut setara 77,04 persen dari target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp41,56 triliun. Capaian ini juga melampaui proyeksi Januari-Oktober 2026 sebesar Rp31,03 triliun, dengan selisih positif Rp986,34 miliar atau 3,18 persen.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kinerja penerimaan pajak yang tetap terjaga hingga memasuki penghujung tahun.
“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan telah mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini,” ujar Arif dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11).
Bahkan, khusus pada Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun. Angka tersebut lebih tinggi Rp75,99 miliar dibandingkan proyeksi penerimaan pada bulan tersebut.
Dari berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp19,45 triliun. Penerimaan dari kelompok pajak ini tumbuh 36,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas menyumbang Rp13,09 triliun atau tumbuh 30 persen. Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp37,90 miliar, tumbuh 23,16 persen.
Di sisi lain, pos Pajak Lainnya masih mencatatkan realisasi minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79 persen.
Industri Jadi Penopang Utama
Dilihat dari kontribusi sektoral, penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I masih sangat ditopang aktivitas industri. Lima sektor utama menyumbang 88,21 persen dari total penerimaan hingga Oktober 2026.
Berdasarkan data ALCO Regional Kanwil DJP Jawa Tengah I periode Januari-Oktober 2026, sektor industri mendominasi dengan kontribusi 53,19 persen atau setara Rp17,03 triliun. Sektor ini juga mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi, yakni 33,3 persen.
Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi Rp6,43 triliun atau 20,07 persen dari total penerimaan, dengan pertumbuhan 20,4 persen.
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang Rp2,93 triliun atau 9,15 persen, tumbuh 16,7 persen.
Sementara itu, sektor aktivitas keuangan dan asuransi berkontribusi Rp1,07 triliun atau 3,34 persen, tetapi mengalami kontraksi 6,7 persen. Kontraksi juga terjadi pada sektor konstruksi yang menyumbang Rp788,77 miliar atau 2,46 persen, dengan pertumbuhan negatif 16,7 persen.
Menghadapi sisa waktu tahun anggaran 2026, Arif mengajak wajib pajak memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Program tersebut diharapkan dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan, sekaligus memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemanfaatan program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perpajakan, program, maupun layanan DJP dapat mengakses laman www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak 1500 200. (*)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.