Metro Jateng
Berita Jawa Tengah

Kabar Baik bagi Wajib Pajak, Sanksi Pajak Bisa Dipangkas hingga 100 Persen

METROHATENG.COM, SEMARANG – Wajib pajak yang masihmemiliki kewajiban perpajakan mendapat kesempatan untuk meringankan beban sanksi administrasi. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan sanksi administratif hingga 100 persen dengan sejumlah persyaratan dan batas waktu tertentu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I, Arif Yanuar, mengatakan sosialisasi kebijakan perpajakan perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui Srawung Bareng ini, kami berharap rekan media memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan program DJP, sekaligus wawasan praktis dari para narasumber. Kami berharap sinergi ini membantu penyampaian informasi perpajakan yang tepat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat,” ungkap Arif.

Kesempatan pengurangan sanksi tersebut memiliki batas waktu. Untuk penyampaian secara sukarela SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya serta SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, pengurangan sanksi mencapai 100 persen apabila kewajiban diselesaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

‘Besaran pengurangan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Wajib pajak yang menyelesaikan kewajibannya pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027 memperoleh pengurangan sanksi sebesar 50 persen. Sementara penyelesaian pada 1 April hingga 30 Juni 2027 mendapatkan pengurangan sebesar 25 persen,” kats Arif.

Kebijakan tersebut diatur dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Aturan ini memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemberiannya disesuaikan dengan kondisi basis data perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan serta persyaratan masing-masing kategori.

Sosialisasi mengenai fasilitas tersebut menjadi salah satu agenda dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama insan media di Aula Lantai 7 Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11).

Tidak hanya membahas pengurangan sanksi, kegiatan tersebut juga memberikan pemahaman mengenai perkembangan regulasi terkait pihak yang dapat mewakili wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Materi tersebut merujuk pada PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan serta PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.

Dalam PMK 44 Tahun 2026 diatur bahwa pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak meliputi konsultan pajak, suami atau istri, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua, serta pihak lain yang memenuhi persyaratan.

Penunjukan kuasa dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus, baik secara elektronik maupun tertulis. Konsultan pajak dan pihak lain juga harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibuktikan dengan izin konsultan pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku.

Sementara itu, PMK 55 Tahun 2026 mengatur profesionalisme konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Ketentuannya mencakup klasifikasi izin konsultan pajak tingkat A, B, dan C sesuai cakupan layanan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, keanggotaan asosiasi profesi, serta pembinaan dan pengawasan.

Untuk memberikan gambaran praktis mengenai penerapan aturan tersebut, kegiatan ini menghadirkan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jawa Tengah, M. S. Umbaran.

Dalam kesempatan itu, ia berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan profesi konsultan pajak, pendampingan terhadap wajib pajak, serta pentingnya profesionalisme dan integritas dalam memberikan layanan perpajakan.

‘Melalui kegiatan Srawung Bareng, Kanwil DJP Jawa Tengah I berharap hubungan dan komunikasi dengan insan media semakin kuat. Kolaborasi ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh informasi perpajakan yang benar, memahami regulasi terbaru, serta mengetahui fasilitas yang dapat dimanfaatkan,’ katanya.

DJP Jateng I pun mengajak media untuk terus berperan aktif menyebarluaskan informasi perpajakan yang edukatif dan konstruktif. Dengan pemahaman yang semakin baik, kepatuhan masyarakat diharapkan meningkat dan turut mendukung optimalisasi penerimaan negara.(*)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.