Bea Cukai dan Pemprov Jateng Musnahkan Rokok dan Miras Ilegal Senilai Rp49,28 Miliar

METROJATENG.COM, SEMARANG – Peredaran rokok dan minuman keras (miras) ilegal di Jawa Tengah masih menjadi tantangan dalam pengawasan barang kena cukai. Berbagai modus pelanggaran terus ditemukan, mulai dari rokok tanpa pita cukai hingga penggunaan pita cukai palsu dan bekas.

Untuk menekan peredaran barang ilegal tersebut, Bea Cukai bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memusnahkan barang kena cukai (BKC) ilegal dengan perkiraan nilai mencapai Rp49,28 miliar, Kamis (12/11/2026).

Pemusnahan berlangsung di Halaman Gedung Gradhika, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 32.782.798 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa pita cukai dan 8.035,18 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) jenis Arak Bali.

Dari hasil penindakan tersebut, nilai cukai mencapai Rp25,33 miliar. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan sebesar Rp32,60 miliar.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan Bea Cukai, tetapi harus diperkuat pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat masyarakat.

Ia meminta seluruh daerah membentuk tim pengawasan dengan melibatkan Satpol PP untuk mengumpulkan informasi mengenai jalur produksi, distribusi, hingga penjualan rokok ilegal.

“Produksi, distribusi, dan penjual harus kita petakan. Bentuk tim di seluruh kabupaten/kota. Tugas Satpol PP adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait peredaran rokok ilegal,” tegasnya.

Menurut Luthfi, peredaran rokok ilegal tidak selalu melibatkan jaringan besar. Distribusinya dapat menjangkau lingkungan permukiman hingga warung-warung kecil. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara rutin dan menyentuh langsung lapangan.

Ia juga mendorong operasi gabungan yang melibatkan Bea Cukai, Satpol PP, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan perangkat daerah lainnya. Sinergi tersebut diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran barang kena cukai ilegal.

Selain penegakan hukum, Luthfi menyoroti pentingnya optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Penerimaan dari sektor cukai tersebut memiliki kontribusi bagi pembangunan daerah sehingga pemberantasan rokok ilegal perlu terus diperkuat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Agus Yulianto, menyampaikan bahwa penindakan terhadap barang kena cukai ilegal terus dilakukan. Sepanjang 2025, tercatat 54 penindakan dengan barang bukti 11.841.728 batang rokok ilegal dan 5.402,1 liter MMEA.

Sedangkan sepanjang 2026, jumlah penindakan mencapai 72 kali dengan hasil 20.941.070 batang rokok ilegal dan 2.633,08 liter MMEA.

Agus menjelaskan, pelanggaran yang ditemukan meliputi rokok polos tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu atau bekas, serta pita cukai yang tidak sesuai peruntukan dan personalisasi.

Ia mengingatkan masyarakat agar mengenali empat ciri utama rokok ilegal. Pertama, rokok polos yang tidak dilengkapi pita cukai pada kemasannya. Kedua, penggunaan pita cukai palsu yang dapat dikenali dari perbedaan desain, gambar, warna, maupun hologram dibandingkan pita cukai asli.

Ketiga, penggunaan pita cukai bekas yang sebelumnya sudah dilekatkan pada bungkus rokok lain. Pita tersebut dikumpulkan dan kemudian digunakan kembali untuk menutupi produksi rokok ilegal.

Menurut Agus, praktik pengumpulan pita cukai bekas bahkan ditemukan hingga lingkungan kampung. Kondisi ini menunjukkan pengawasan perlu melibatkan masyarakat secara lebih luas.

Keempat, penggunaan pita cukai dengan personalisasi yang tidak sesuai. Misalnya, identitas perusahaan atau jenis produk yang tercantum pada pita cukai berbeda dengan produk rokok yang menggunakannya.

“Kalau di dalam pita cukai terdapat nama perusahaan, kita juga harus melihat personalisasinya. Ada huruf dan angka yang mencerminkan identitas perusahaan. Jika tidak sesuai dengan nama perusahaan dan jenis produknya, berarti itu merupakan rokok ilegal,” jelasnya.

Agus berharap masyarakat semakin memahami ciri-ciri tersebut sehingga dapat ikut membantu mengawasi peredaran rokok ilegal. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem ekonomi yang sehat dan adil.

Ia menegaskan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai menjalankan fungsi sebagai community protector sekaligus revenue collector.

“Kami berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Keberhasilan pemberantasan BKC ilegal ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang kuat bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, asosiasi, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Pemusnahan dilakukan melalui metode insinerasi atau pembakaran terkendali bersuhu tinggi di fasilitas pengolahan limbah yang memenuhi ketentuan. Metode ini memastikan barang bukti rusak dan kehilangan nilai ekonomis sehingga tidak kembali beredar di masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pemanfaatan DBHCHT bidang penegakan hukum, yang mencakup pengawasan, penindakan, hingga edukasi masyarakat.

Bea Cukai bersama Pemprov Jateng mengajak masyarakat tidak membeli maupun memperjualbelikan rokok dan minuman beralkohol ilegal serta melaporkan apabila menemukan indikasi peredarannya.

Pemberantasan barang kena cukai ilegal tidak hanya bertujuan menekan pelanggaran hukum, tetapi juga melindungi penerimaan negara, menjaga persaingan usaha tetap sehat, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya. (*)