Jaga Kepercayaan Publik, BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi dengan Media

METROJATENG.COM, BANDUNG — Penyakit jantung menjadi salah satu tantangan terbesar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik dari sisi kebutuhan pelayanan maupun pembiayaan. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang semakin berkualitas, BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan dengan menempatkan hasil kesehatan peserta dan keberlanjutan pembiayaan sebagai perhatian utama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan dr. Prihati Pujowaskito mengatakan, beban penyakit jantung memberikan konsekuensi besar terhadap pembiayaan JKN. Data BPJS Kesehatan yang disampaikan Prihati pada Juli 2026 menunjukkan biaya pelayanan penyakit jantung mencapai sekitar Rp12,1 triliun dengan sekitar 15 juta kasus pelayanan.

Karena itu, menurut Prihati, pengembangan layanan jantung perlu berjalan seiring dengan penerapan teknologi medis, efektivitas biaya, serta kebijakan pembiayaan berbasis bukti.

“Penerapan inovasi harus memberikan manfaat klinis yang nyata sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan nasional. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh akses terhadap terapi terbaik tanpa membebani sistem kesehatan secara berlebihan,” ujar Prihati.

Pesan tersebut menjadi salah satu konteks dalam Media Workshop, Lomba Karya Jurnalistik, dan Kurasi JKN Award BPJS Kesehatan 2026 yang mengangkat tema pelayanan jantung dalam Program JKN, Rabu (16/9/2026) di Bandung.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya menggeser paradigma pelayanan dari sekadar volume menuju value. Artinya, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari berapa banyak pelayanan yang dapat dibiayai, tetapi juga dari hasil kesehatan yang diperoleh peserta.

“Value itu berbanding lurus dengan output. Kalau bisa sembuh dengan biaya yang lebih hemat, ini esensinya adalah proteksi finansial pada peserta BPJS dalam jangka panjang dan sustainability program,” ujar perwakilan BPJS Kesehatan dalam kegiatan tersebut.

Dengan cakupan JKN yang besar, pendekatan tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem kesehatan. Pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, peserta, tenaga medis, akademisi, pelaku usaha, hingga media memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan program.

Dalam konteks itu, BPJS Kesehatan mendorong insan media menjadi bagian dari kecerdasan kolektif untuk memperkuat konektivitas informasi antara penyelenggara program dan masyarakat.

“Bapak dan Ibu insan media ini menjadi tumpuan kita untuk membuat kita terkoneksi dengan semuanya. Saya mohon kita didukung program JKN oleh insan media,” katanya.

Media Jadi Jembatan Informasi

Besarnya ekosistem JKN juga membuat kepercayaan publik menjadi faktor penting. Informasi mengenai pelayanan kesehatan dapat menyebar sangat cepat, terutama melalui media sosial. Karena itu, BPJS Kesehatan berharap media dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara utuh dan proporsional.

Media tidak hanya diharapkan menyampaikan capaian program, tetapi juga tetap kritis terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.

Kritik yang konstruktif dinilai dapat menjadi masukan bagi BPJS Kesehatan untuk menemukan ruang perbaikan dalam pelayanan.

“Media penting dalam menyampaikan informasi, membangun literasi publik, mendudukkan fakta secara proporsional, sekaligus menjadi jembatan yang membawa aspirasi dan suara masyarakat,” ujarnya.

Peran media tersebut menjadi semakin penting karena komunikasi mengenai JKN ke depan diharapkan tidak sekadar menyampaikan data. Informasi perlu diolah menjadi komunikasi yang bermakna dan mudah dipahami masyarakat.

Pemprov Jabar Dorong Kritik Konstruktif

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Vini Adiyani Dewi, yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengatakan akses terhadap layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia.

Menurutnya, masyarakat juga harus mengetahui layanan dan manfaat yang dapat diperoleh sebagai peserta JKN.

“Media membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN sekaligus mendorong perbaikan layanan melalui kritik yang membangun,” kata Vini.

Ia mengajak insan media terus memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah, BPJS Kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, kritik yang membangun merupakan bagian dari upaya bersama memperbaiki pelayanan publik.

Namun, kreativitas dalam mengomunikasikan isu kesehatan, lanjut Vini, harus diimbangi dengan akurasi data dan tanggung jawab.

“Perkembangan kesehatan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, media dan masyarakat itu sendiri agar cita-cita perlindungan kesehatan semesta di Jawa Barat dapat terwujud secara nyata,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi para peserta Lomba Karya Jurnalistik dan Kurasi JKN Award 2026. Menurutnya, karya jurnalistik mengenai kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat.

“Teruslah menjadi corong informasi kesehatan yang terpercaya bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Melalui Media Workshop tersebut, BPJS Kesehatan berharap hubungan dengan insan media semakin terbuka dan responsif. Media diharapkan tetap menjadi mitra yang kritis dan konstruktif, menyampaikan capaian yang telah berjalan sekaligus mengangkat hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Sementara dari sisi pelayanan jantung, BPJS Kesehatan terus mendorong agar inovasi dan teknologi memberikan manfaat klinis nyata sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan pembiayaan. Dengan demikian, perluasan akses terhadap layanan berkualitas dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlanjutan Program JKN. (*)