DPRD Jateng Soroti Akurasi DTSEN, Setya Arinugroho Minta Seleksi KIP Kuliah Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

METROJATENG.COM, SEMARANG – Proses penentuan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta pemerintah meningkatkan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperkuat sistem validasi agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mahasiswa dari keluarga yang berhak.

Menurutnya, masih ditemukan calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun gagal melanjutkan proses seleksi KIP Kuliah karena data dalam DTSEN menempatkan mereka pada kategori desil ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghilangkan kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi.

“Jika sistem penentuan desil yang digunakan untuk penentuan KIP Kuliah seharusnya bisa lebih transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai ketidaktransparanan seleksi yang dilakukan menjadikan sejumlah calon mahasiswa tidak jadi berkuliah,” terangnya.

Setya Ari menegaskan, transparansi dalam proses seleksi menjadi faktor penting agar masyarakat memahami dasar penetapan penerima bantuan. Selain itu, pembaruan data sosial ekonomi juga harus dilakukan secara berkala sehingga informasi yang digunakan pemerintah sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Ia menilai, ketidaksesuaian data dapat berdampak langsung terhadap akses pendidikan tinggi, khususnya bagi lulusan berprestasi dari keluarga kurang mampu. Karena itu, sinkronisasi data antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu terus diperkuat.

Menurutnya, DTSEN harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi terbaru setiap keluarga sehingga tidak ada calon mahasiswa yang kehilangan hak hanya karena data yang belum diperbarui.

Program KIP Kuliah sendiri menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memperluas kesempatan masyarakat mengakses pendidikan tinggi. Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025, puluhan ribu peserta dari jalur KIP Kuliah berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri, menunjukkan besarnya peran program tersebut dalam mendukung pemerataan pendidikan.

Pengawasan Ketat

Meski demikian, Setya Ari mengingatkan bahwa besarnya jumlah penerima bantuan harus diiringi dengan pengawasan yang semakin ketat agar tidak terjadi kesalahan sasaran.

“Angka penerima KIP Kuliah yang besar adalah bukti nyata bahwa pemerintah dan perguruan tinggi memiliki komitmen kuat untuk meluaskan akses pendidikan. Namun karena kuotanya besar, pengawasan juga harus semakin diperketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Ia juga menilai proses verifikasi calon penerima perlu dilakukan lebih komprehensif. Validasi tidak cukup hanya mengacu pada dokumen administrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga secara langsung melalui pembaruan data yang berkelanjutan.

Menurut Setya Ari, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran bukan hanya merugikan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga mengurangi efektivitas program pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“KIP Kuliah merupakan harapan besar bagi banyak keluarga kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Karena itu, validasi data harus dilakukan secara ketat dan menyentuh kondisi riil rumah tangga calon mahasiswa, bukan hanya berdasarkan dokumen administratif semata,” pungkasnya. (*)