Agustina Dorong Penanganan Banjir Semarang Terintegrasi, Dari Hulu hingga Hilir Harus Satu Gerak

METROJATENG.COM, SEMARANG — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan penanganan banjir dan genangan di Kota Semarang membutuhkan kerja bersama lintas kewenangan, mulai pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kota. Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial karena seluruh sistem aliran air di Kota Semarang saling terhubung.

Penegasan itu disampaikan menyusul banjir bandang yang menerjang kawasan Ngaliyan pada 15 Mei 2026 lalu. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kawasan hulu, sungai, hingga drainase lingkungan memiliki keterkaitan yang kuat dalam mempengaruhi kondisi banjir di wilayah kota.

“Penanganan banjir harus dilakukan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Sungai, drainase primer, sekunder hingga lingkungan saling berkaitan sehingga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” kata Agustina.

Ia menjelaskan, banjir bandang di Ngaliyan dipicu hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah Semarang bagian atas sejak sore hari. Tingginya debit air dari kawasan perbukitan menyebabkan Sungai Silandak tidak mampu menampung aliran air sehingga meluap ke permukiman warga.

Akibatnya, genangan di sejumlah titik mencapai ketinggian satu hingga dua meter. Arus deras turut membawa lumpur dan material yang merusak infrastruktur lingkungan, termasuk jalan kampung di kawasan Purwoyoso, tepatnya Jalan Sriyatno.

“Air datang sangat deras membawa material lumpur sehingga menyebabkan kerusakan di sejumlah titik lingkungan warga,” ujarnya.

Agustina menilai, persoalan banjir di Semarang dipengaruhi banyak faktor. Selain curah hujan tinggi, berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan di wilayah atas turut memperbesar limpasan air menuju kawasan hilir.

Menurutnya, ketika daya resap tanah menurun, air hujan tidak lagi terserap maksimal dan langsung masuk ke sungai maupun saluran drainase. Di sisi lain, kapasitas dan konektivitas drainase di beberapa wilayah juga masih perlu ditingkatkan agar aliran air lebih lancar saat hujan deras terjadi.

Berdasarkan hasil kajian penanganan genangan, Pemerintah Kota Semarang mencatat sejumlah persoalan utama penyebab banjir dan genangan. Mulai dari sedimentasi saluran, kapasitas drainase yang terbatas, limpasan sungai saat curah hujan tinggi, hingga persoalan inlet dan keterhubungan antar saluran.

Selain itu, perbedaan elevasi wilayah dan kenaikan muka air laut juga masih menjadi tantangan besar, terutama bagi kawasan pesisir Kota Semarang.

“Luas genangan yang teridentifikasi mencapai sekitar 257 hektare sehingga penanganannya dilakukan bertahap sesuai skala prioritas,” jelasnya.

Dalam penanganannya, pemerintah membagi kewenangan sesuai fungsi masing-masing. Pemerintah pusat melalui BBWS menangani sungai dan drainase primer, DPU menangani drainase sekunder, sedangkan drainase lingkungan atau tersier menjadi tanggung jawab Disperkim.

Agustina menekankan pentingnya sinkronisasi antarinstansi agar penanganan banjir dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Tak hanya pembangunan fisik, ia juga mengajak masyarakat ikut terlibat menjaga lingkungan dengan rutin membersihkan saluran drainase dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam pengendalian banjir. Hal sederhana seperti menjaga kebersihan saluran sangat berpengaruh terhadap kelancaran aliran air,” katanya.

Ke depan, Pemkot Semarang bersama berbagai pihak akan terus memperkuat penanganan terpadu melalui normalisasi sungai, peningkatan konektivitas drainase, pemeliharaan saluran rutin, penambahan tampungan air hingga penguatan kawasan resapan.

Pemerintah juga mendorong penerapan konsep Zero Delta Q pada pembangunan kawasan baru agar limpasan air tidak semakin membebani sistem drainase kota.

“Kami ingin ketahanan Kota Semarang terhadap banjir terus meningkat melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat,” pungkas Agustina. (*)