Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan, Sekolah Rakyat Harus Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

METROJATENG.COM, SEMARANG – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat sorotan serius dari DPRD. Lembaga legislatif ini menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar tidak sekadar menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Setya Arinugroho, menilai langkah awal pembentukan 14 rintisan Sekolah Rakyat di 13 kabupaten/kota patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tantangan mendasar yang harus segera diselesaikan.

“Program ini harus menjawab persoalan utama pendidikan, seperti anak putus sekolah karena ekonomi, minimnya akses pendidikan vokasi, serta lemahnya pembinaan karakter,” tegasnya, Kamis (30/4/2026).

Program Sekolah Rakyat sendiri ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam Desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Konsep yang diterapkan adalah sekolah berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA. Saat ini, tahap awal pelaksanaan memanfaatkan fasilitas di Surakarta, Magelang, Pati, hingga Baturraden, sambil menunggu pembangunan gedung permanen di Rowosari, Semarang yang ditargetkan selesai pada 2026.

 

Terhubung dengan Dunia Kerja

Ke depan, pemerintah berencana memperluas jangkauan program ke sejumlah daerah baru seperti Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang, serta memperkuat keterlibatan SMK negeri dalam mendukung pendidikan vokasi.

Setya Ari menyoroti tiga hal krusial yang dinilai menentukan keberhasilan program ini.

Pertama, pemerataan akses pendidikan. Hingga kini, Sekolah Rakyat baru menjangkau sebagian wilayah di Jawa Tengah. Masih banyak daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang belum tersentuh program tersebut.

“Wilayah seperti Kebumen, Wonosobo, dan Banjarnegara masih membutuhkan perhatian lebih. Perluasan program harus berbasis data yang akurat agar benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.

Kedua, keterhubungan dengan dunia kerja. DPRD menilai Sekolah Rakyat harus mampu mencetak lulusan yang siap kerja atau memiliki keterampilan berwirausaha.

“Jangan sampai konsepnya hanya menjadi sekolah berasrama tanpa arah. Kurikulum harus terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pelatihan kerja,” jelasnya.

Ketiga, keberlanjutan anggaran dan kesiapan sumber daya manusia. Menurutnya, pembangunan fasilitas permanen dan perluasan program membutuhkan komitmen anggaran yang tidak sedikit serta perencanaan jangka panjang yang matang.

Selain itu, tenaga pendidik dalam sistem asrama dinilai memerlukan perhatian khusus, terutama terkait kesejahteraan dan beban kerja yang berlangsung sepanjang waktu.

“Guru di sekolah berasrama memiliki tanggung jawab lebih besar. Insentif dan dukungan harus sepadan agar kualitas pendidikan tetap terjaga,” tambahnya.

Setya Ari menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat agar program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan. Jika dikelola dengan serius, program ini diyakini dapat menjadi solusi strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Ini peluang besar untuk menciptakan perubahan. Tapi tanpa pengelolaan yang tepat, program ini berpotensi hanya menjadi simbol tanpa hasil nyata,” pungkasnya.