Kemenkes Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, Siapkan Gugus Cepat Tanggap di Daerah

METROJATENG.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya soal distribusi makanan sehat untuk anak sekolah, tapi juga soal memastikan keamanannya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, peran Kemenkes dalam program ini fokus pada pengawasan ketat mulai dari dapur produksi hingga meja makan siswa.

“Kalau ada kejadian luar biasa, harus bisa ditangani cepat,” tegas Budi.

Menurutnya, pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari standarisasi pelaporan kasus, sertifikasi keamanan pangan, hingga pengawasan eksternal. Bahkan, Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem konsolidasi data harian dan mingguan terkait potensi keracunan, mirip dengan pola publikasi data saat pandemi COVID-19.

Ada tiga sertifikasi utama yang akan diterapkan pada penyelenggara dapur MBG, yakni:

• Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS)

• Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk manajemen risiko pangan

• Sertifikat halal

Untuk mempercepat proses, Kemenkes juga menggandeng BPOM dan BGN dalam sistem sertifikasi terpadu, agar distribusi makanan tidak tersendat.

Tak berhenti di situ, Kemenkes membentuk gugus cepat tanggap di setiap daerah. Tim ini melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, hingga unit UKS di sekolah. Mereka bertugas merespons cepat bila ada kasus keracunan massal atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

Selain produksi, pengawasan juga dilakukan di sisi penerima. Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikdasmen dan Kemenag untuk melibatkan UKS dalam memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

“Setidaknya bisa dilihat warna atau baunya berubah atau tidak,” jelas Budi.

Program pemantauan gizi siswa pun masuk agenda besar MBG. Setiap enam bulan, tinggi dan berat badan anak akan diukur, dicatat by name by address, lalu dievaluasi. Survei gizi tahunan yang sebelumnya fokus pada stunting juga akan diperluas hingga anak sekolah di atas lima tahun.